300 orang meninggal dunia dalam unjuk rasa anti pemerintah di Bangladesh yang digelar, Minggu (4/8/2024). Unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Juni lalu itu bermula dari protes mahasiswa atas kuota lowongan PNS di negara tersebut.
Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah tidak menetapkan batas kuota yang mengakibatkan lulusan baru kesulitan mencari pekerjaan. Sebab, pemerintah memberikan 30% lowongan PNS untuk keluarga veteran yang ikut berperang saat Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina sebelumnya sempat menghentikan kuota pekerjaan setelah diprotes besar-besaran oleh mahasiswa pada 2018. Namun pada Juli 2024, pengadilan tinggi memutuskan mengembalikan ke sistem awal, yaitu kuota utama bagi keluarga veteran perang.
Mahkamah Agung akhirnya menyetujui permohonan pada 21 Juli 2024, dimana 93% lowongan kerja pemerintah akan dialokasikan menurut prestasi, 5% untuk keluarga veteran perang, dan 2% untuk anggota etnis minoritas, disabilitas, dan transgender.
Table of Contents
Sempat mereda, unjuk rasa kembali terjadi dengan tuntutan berbeda dan semakin meluas. Pengunjuk rasa meminta Hasina untuk mundur karena dianggap tidak dapat menangani demonstrasi yang mengakibat ratusan orang tewas. Mereka juga mendesak Hasina meminta maaf pada rakyat.
Unjuk Rasa Kuota PNS Berubah Jadi Anti Pemerintah
Unjuk rasa di Bangladaseh semakin meluas dan menuntut Hasina untuk mundur. Akhirnya, 5 Agustus 2024, kekuasaan Hasina selama 15 tahun di Bangladesh runtuh.
PM Sheikh Hasina Kabur ke India
Setelah kediamannya terancam diserbu, Hasina akhirnya mundur dari jabatannya sebagai PM dan kabur dari Dhaka menggunakan helikopter. Hasina disebut kabur menuju India.
“Tim keamanan Hasina memintanya untuk pergi sementara, dia tidak punya waktu untuk bersiap,” kata salah seorang sumber di pemerintahan, tanpa menyebutkan kemana Hasina pergi.
Sementara itu, pemerintah terpaksa menetapkan hari libur sementara mulai, Selasa (6/8) hingga Rabu (7/8). Seluruh sekolah dan universitas di Bangladesh diliburkan.
Layanan Internet di Bangladesh Dimatikan
13 polisi ikut menjadi korban tewas saat ribuan orang menyerang kantor polisi di Distrik Sirajganj. Layanan internet pun dimatikan sejak, Minggu (4/8/2024). Aplikasi komunikasi seperti WhatsApp juga tidak dapat diakses, sejak Sabtu (3/8/2024).
“Internet dan layanan pengiriman pesan dimatikan untuk membantu mencegah kekerasan. Pemerintah bertindak dalam posisi defensif, bukan ofensif,” terang Menteri Muda Informasi dan Penyiaran Bangladesh, Mohammad Ali Arafat.
Baca Juga: Ismail Haniyeh Tewas, Hamas Siap Perang Terbuka Rebut Yerusalem
“Para penjahat ini menyerang aktivis dan pemimpin kami dan melancarkan kekerasan. Pemerintah selalu memilih solusi damai dan tidak pernah menginginkan kekerasan,” lanjutnya.
3 Orang Ditahan saat Berobat
Bangladesh menahan Nahid Islam, Abu Bakar Mazumdar, dan Asif Mahmud sebagai pemimpin unjuk rasa baru-baru ini. Mereka dibawa paksa ketika menjalani perawatan di rumah sakit, Jumat (26/7/2024).
Ketiga mahasiswa itu membantu mengoordinasikan gerakan Mahasiswa Melawan Diskriminasi untuk menentang kuota PNS yang diatur pemerintah. Tuntutan itu sudah dikabulkan, namun protes berlanjut dengan tuntutan lain.
Staf RS Gonoshathaya, tempat mereka dirawat, mengatakan polisi berpakaian sipil memaksa ketiganya keluar dari rumah sakit meski ada kekhawatiran dari tenaga medis. Mereka menjalani perawatan setelah disebut mengalami luka akibat penyiksaan dan pemukulan selama ditahan polisi.
“Mereka mengambilnya dari kami. Orang-orang itu dari Cabang Detektif,” ungkap Anwara Begum Lucky, pengawas rumah sakit Gonoshasthaya, melansir BBC.
Baca Juga: Kerusuhan di Bangladesh Semakin Memanas, Mahasiswa Indonesia Menunggu Evakuasi
KBRI Dhaka Tetapkan Status Siaga II
Pemerintah telah meningkatkan status darurat dari siaga III menjadi siaga II.
“Diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi,” terang Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, melalui keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).
WNI di Bangladesh juga diharapkan bisa menjaga komunikasi dan mengikuti langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka.
Kemlu juga membagikan nomor kontak hotline yang bisa dihubungi jika kondisi darurat, KBRI Dhaka (+880)1614444552 dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu 081890070027.