Ngabalin Beri Keterangan ke Polda Terkait Pencemaran Nama Baik

Ali Mochtar Ngabalin sambangi Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik. Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu (23/12). 

Kedatangan Ngabalin sebagai tindak lanjut atas laporan perbuatan pencemaran nama baik yang menimpa dirinya.  

Laporan tersebut dibuat Ngabalin pada awal Desember 2020, karena merasa difitnah sebagai orang yang turut andil menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus korupsi benih lobster. 

Ngabalin mengatakan, fitnah yang dilayangkan kepadanya, telah mengganggu kehidupan sosialnya. Harmonisasi dalam keluarganya pun ikut terganggu.

“Ini mengganggu saya dalam keseharian keluarga, anak istri dan teman-teman di kantor. Karena mereka pada keluarkan saya dari grup. Its okay,” kata Ngabalin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Sementara itu, Razman selaku kuasa hukum Ngabalin mengatakan, pihaknya nanti akan menjelaskan hasil BAP yang dilakukan kliennya sebagai pihak pelapor. 

Dikatakannya, jika Ngabalin tersangkut masalah korupsi yang dilakukan Edhy, maka KPK langsung akan menindak.

“Jadi KPK enggak usah kita dorong-dorong kalau tidak bermasalah hukum, dia tidak akan proses hanya saja image yang dibangun terhadap pak ngabalin karena beliau bersingguangan langsung dengan presiden. Itu yang kita jaga,” tuturnya.

Laporan Ngabalin sebelumnya diterima kepolisian dengan nomor LP/7209/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Desember 2020. Dia melaporkan dua orang, yang dianggap telah membuat fitnah hingga mencemarkan nama baiknya. 

Mereka adalah dua mantan anggota Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang Beathor Suryadi dan pengamat politik Muhammad Yunus.

Pasal yang dilaporkan yakni tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. (rwo)

Comments

comments