PAN Ajukan Banyak Nama Artis di Pilgub DKI, Pengamat: Harus Ukur Diri

Ilustrasi-Suasana monas Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan lima nama untuk diusulkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Dari lima nama itu sebagian besar berasal dari kalangan selebriti tanah air seperti, Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari, mantan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, dan Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio.

Dua lainnya adalah Wali Kota Bogor Bima Aria dan Wakil ketua DPRD DKI Zita Anjani.

Pengamat politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai, langkah PAN memunculkan nama-nama kadernya yang akan dimajukan di Pilgub Jakarta ini sangat terburu-buru.

Menurut Amir, PAN harusnya berpikir secara matang sebelum melakukan hal ini, karena tingkat pengaruh nama-nama yang dimunculkan itu tidak begitu kuat.

“Saya kira PAN terlalu buru-buru, untuk posisi cagub PAN harusnya ukur kekuatan diri dulu. Di DKI Jakarta untuk mengusung cagub harus 22 kursi,” kata Amir Hamzah lewat keterangannya, Minggu (21/2) malam.

Selain itu, kata Amir, PAN juga harus melihat kekuatan kursinya di DPRD DKI Jakarta sebelum gembar gembor mengumumkan nama-nama kadernya untuk Pilgub Jakarta.

PAN sendiri hanya memiliki sembilan kursi di DPRD DKI Jakarta, sementara syarat untuk mengusulkan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta adalah 22 kursi.

“Sedangkan saat ini jumlah kursi PAN DPRD DKI cuma sembilan, di bawah PDIP (25 kursi), Gerindra (19 kursi), PKS (16 kursi), dan Demokrat (10 kursi),” urainya.

Dengan jumlah kursi ini, lanjut Amir, PAN harus mencari partai lain untuk berkoalisi agar bisa mengusulkan kadernya sebagai Cagub atau Cawagub di Pilgub Jakarta. “Artinya PAN harus cari 12 kursi lagi,” jelasnya.

Sementara, untuk nama anak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani yang juga muncul dalam bursa Cagub PAN ini, Amir menilai dirinya masih baru di dunia politik, meski saat ini menjabat pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta masih tiga tahun lagi (pada 2024) jika merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada). (rht)

Comments

comments