Pancing Investor, Pemerintah Atur Ulang Tarif EBT

Menteri ESDM Arifin Tasrif bersiap mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral bakal mengatur ulang tarif listrik energi baru terbarukan (EBT) agar lebih kompetitif dan menarik minat investor.

“Biaya produksi energi ini ongkosnya masih mahal. Untuk itulah, sekarang ini kita sedang siapkan peraturan baru yang mengatur mengenai tarif yang dirasakan oleh calon investor itu akan lebih menarik,” demikian dikatakan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (15/9).

Arifin mengatakan, pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada.

Menurut Arifin, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 417,8 Giga Watt total. Tetapi, sejauh ini baru 2,5 persen dari total potensi energi terbarukan sudah di manfaatkan.

“Kita punya sumber energi geothermal, punya sinar matahari, kita punya biomassa, sumber tenaga air, ini semuanya belum teroptimalkan. Untuk ini secara bertahap harus didorong,” ujar Arifin.

Saat ini, tantangan dari pemanfaatan EBT adalah tarif listrik EBT yang masih belum menarik bagi kalangan investor, sehingga meskipun potensinya besar namun investor enggan menanamkan investasinya.

Karena itu, dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan aturan baru yang mengatur tarif listrik EBT yang lebih baik yang dapat membuat investor mau menanamkan investasi di sektor EBT ini.

Arifin memperkirakan, proses penyusunan regulasi mengenai tarif listrik EBT dapat selesai segera atau sedikitnya dalam tahun ini.

“Kami harapkan dalam tahun ini regulasi tarif EBT dapat selesai,” tegasnya.

Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi menjadi harapan besar Bangsa Indonesia. 

Pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 mendatang. Hal ini telah tertuang pada Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan bauran EBT 23 persen ini telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028. (ahm)

Comments

comments