Pandemi COVID Geser Isu DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard/ Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Berbagai isu yang dibahas Dewan Keamanan (DK) PBB bakal bergeser. Peralihan isu pembahasan di badan internasional dunia itu akan mengarah pada persoalan pandemi global COVID-19.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard mencontoh isu terorisme, meskipun trennya sudah jelas tetapi dengan adanya pandemi maka segala sesuatunya harus mengikuti trens pandemi COVID-19.

“Sumber daya dan perhatian dalam penanganan terorisme menjadi berubah,” sebut Febrian dalam seminar daring mengenai Presidensi Indonesia di DK PBB, Rabu (9/9/2020).

Saat ini, kata dia fokus negara-negara untuk berlomba-lomba memperoleh vaksin COVID-19 juga akan memberikan dinamika tersendiri pada saat membahas isu keamanan di DK.

Merespons tantangan sulit yang disebabkan oleh pandemi tersebut, selama sisa empat bulan ke depan menjalankan peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia akan mengantisipasi berbagai isu lain yang ditimbulkan atau dipengaruhi COVID-19.

“Keanggotaan di DK adalah proses pembelajaran yang isu-isunya selalu baru. Jadi kalau kita mendasarkan asumsi berdasarkan apa yang pernah terjadi sebelumnya, it will not happen. Sama seperti saat ini kita di dalam DK, tidak pernah terbayangkan sebelumnya ada pandemi,” kata Febrian.

Dalam menjalankan tugasnya, Indonesia juga selalu mengedepankan prinsip-prinsip utama yaitu menjadi jembatan (bridge builder) dan pembuat konsensus (consensus maker) di DK PBB.

Kebijakan luar negeri yang berprinsip itulah yang telah dikenal berbagai negara, dan menguatkan kredibilitas serta kinerja Indonesia.

“Meskipun di DK isunya selalu baru, tetapi kita harus tetap menjalankan peran sebagai bridge builder dan consensus maker yang merupakan DNA dari politik luar negeri Indonesia di DK PBB,” kata Febrian.

Selain itu, Indonesia akan mendorong semangat multilateralisme dalam penyelesaian masalah di DK, di tengah kritik yang menyebut bahwa DK adalah salah satu organ PBB yang tidak demokratis dan tidak menjunjung tinggi multilateralisme—mengingat jumlahnya yang hanya 15 negara untuk mewakili 193 negara anggota PBB.(ian)

Comments

comments