Paripurna DPR Sahkan Protokol AFAS

Rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/10). Sebanyak tujuh fraksi di DPR menyetujui RUU Cipta Kerja, sedangkan dua fraksi lainnya yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai keadilan sejahtera (FPKS) menolak./Foto : Acuantoday.com

Acuantoday.com, Jakarta- Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Protokol untuk Pelaksanaan Paket Komitmen ke-7 Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa atau ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto membacakan laporan panitia kerja (panja) Komisi XI dalam pembahasan protokol tersebut. Pada pengambilan keputusan di tingkat I itu,
delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI telah menerima dan menyetujui.

“Rapat kerja Komisi XI DPR RI menyetujui RUU tentang Protokol Pelaksanaan Paket Komitmen Bidang ke-7 untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan dalam Paripurna,” kata Dito dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10).

Komisi XI DPR, kata Dito berharap dengan disetujuinya ratifikasi tersebut menjadi undang-undang dapat membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan domestik untuk memperluas pangsa pasarnya ke kawasan regional ASEAN.

Selain itu RUU ratifikasi itu juga dapat meningkatkan daya saing, mampu menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan pelaku industri asuransi untuk dapat beroperasi di Asia Tengara, sehingga dapat meningkatkan keuntungan investasi bagi Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir mengenai persetujuan RUU Ratifikasi Protokol AFAS ke-7.

“Saya menawarkan ke dalam forum Rapat Paripurna ini, pembahasan dan catatan di tingkat-I Komisi XI DPR RI, bisakah disepakati?” tanya Azis, yang kemudian dijawab serentak “Setuju” oleh anggota yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi persetujuan dari DPR RI. Ia berharap agar pengesahan ini menjadi awal baik untuk terus memperkuat industri asuransi baik umum maupun syariah dalam negeri.

Selain itu, ratifikasi ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan kolaborasi dalam rangka pembangunan di ASEAN, khususnya bagi indusri jasa keuangan di Indonesia.

“Di tengah kondosi pererekonomian saat ini, di seluruh dunia yang sedang menghadapi Covid-19, maka kerja sama antar negara menjadi semakin penting karena Covid-19 tidak mengenal batas negara,” ucap Sri Mulyani.

Oleh karena itu, kerjasama yang dilaksanakan di bidang jasa keuangan juga merupakan simbol bagi Indonesia untuk terus melakukan kerja sama di tingkat regional maupun global di dalam menangani persoalan-persoalan dunia.(har)

Comments

comments