Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Tinggi, karena Berdaulat atau Uang?

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi usai diskusi dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi menilai, Pilkada 2020 yang berlangsung kemarin, Rabu (9/12) cukup menarik antusiasme masyarakat pemilih di beberapa daerah. Namun, masih ada persoalan serius yang harus menjadi perhatian.

Penegasan disampaikan Arwani dalam diskusi dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

Diskusi juga menghadirkan pembicara Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Dikatakan Arwani, antusiasme pemilih di Pilkada serentak ini belum diketahui motifnya, apakah karena berdaulat atau ada faktor lain. “Tapi karena apa? Benar-benar karena berdaulat atau karena amplop,” kata Arwani.

Arwani menjelaskan, Pilkada seharusnya tidak hanya dipahami sebagai teknis memilih pemimpin, atau dipilih sebagai pemimpin, karena ada nilai-nilai demokratisasi dalam proses itu yang seharusnya amat dijunjung tinggi.

Nilai-nilai itu, semisal hak-hak dasar untuk memilih dengan merdeka, bukan karena pengaruh apalagi tekanan. Bagi Arwani, inilah esensi dari nilai kedaulatan rakyat yang menjadi perhatiannya sebagai anggota rumah kebangsaan MPR.

“Bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila dalam hajatan pilkada? Sehingga sisi kedaulatan rakyat betul-betul tercermin dalam pilkada,” ucap Arwani.

Nilai lain yang perlu untuk dipahami dari sebuah proses pilkada, kata Arwani, bahwa pilkada harus bisa menjaga integrasi anak bangsa. Isu-isu yang dikembangkan sepanjang kontestasi, tak seharusnya mendisintegrasi masyarakat pemilih.

Sejauh ini, kata Arwani, Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi memang cukup terkonfirmasi berjalan baik. Meski catatan mengenai insinuasi politik uang yang mendegradasi nilai kedaulatan rakyat pemilih masih ada dan harus menjadi perhatian serius, utamanya bagi Bawaslu RI. (rht)

 

Comments

comments