PDIP Minta Demokrat Hentikan Pola Pikir Pragmatis

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat meminta Partai Demokrat tidak selalu berfikir tentang kekuasaan.

Hal ini disampaikan Djarot atas pernyataan Partai Wasekjen Partai Demokrat Irwan Facho bahwa penghentian Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai strategi untuk putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada DKI Jakarta di 2024.

“Saya berharap agar menghentikan pola pikir pragmatis untuk kepentingan jangka pendek yang hanya demi meraih kekuasaan, tetapi mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan kesehatan dan ekonomi rakyat yang terkena dampak pandemi,” kata Djarot kepada wartawan, Kamis (11/2).

Djarot menjelaskan, partainya mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 agar pemerintah bisa berfokus mengatasi pandemi Covid-19.

“Kita tetap konsisten untuk melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 agar semua energi bangsa ini benar-benar dicurahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, sejak awal PDIP konsisten menginginkan Pilkada Serentak 2024. PDIP mengapresiasi komitmen Pemerintah yang fokus menangani pandemi Covid-19.

“Sejak awal, bahkan sebelum ada sikap dari pemerintah, poksi II (kelompok Fraksi PDIP Komisi II) dan Fraksi PDI Perjuangan menolak merevisi UU Pilkada untuk kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi rakyat. Kami juga sangat menghargai dan mengapresiasi sikap pemerintah yang konsisten untuk fokus mengatasi pandemi dan sekaligus memulihkan ekonomi rakyat secara nasional,” paparnya.

Lebih jauh Djarot, keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ditetapkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dia memastikan evaluasi pelaksanaan pilkada akan terus dilakukan.

“Kami juga mengapresiasi sikap dan pemikiran fraksi-fraksi di Komisi II untuk tidak merevisi UU Pilkada tahun 2016. Ingat, UU Pilkada diputuskan dan diterima oleh semua fraksi tahun 2016, sebelum ada pandemi COVID Pilkada Serentak 2017, 2018, dan 2020,” tegasnya.

“Evaluasi pelaksanaan UU Pilkada Serentak tetap kita lakukan secara komprehensif agar pelaksanaannya keserentakan pilkada di tahun 2024 bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, PD menganggap pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan karena adanya kepentingan politik tertentu. PD menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI. (rht)

Comments

comments