Pejabat Coba Hilangkan Bukti Korupsi Bansos, KPK Beri Peringatan Keras

Deputi Penindakan KPK Karyoto./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta– Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba menghilangkan dokumen yang bisa jadi bukti korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial RI.

“Pada prinsipnya kalau itu namanya dokumen negara itu wajib ada di tempatnya, seperti di Kemensos ini yang namanya dokumen negara sebagai pertanggungjawaban per waktu harus ada,” kata Karyoto di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Eks Wakapolda Sulawesi Utara itu menjelaskan, bahwa Pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti dapat digunakan untuk menjerat pejabat yang mencoba memusnahkan dokumen negara, khususnya terkait data yang mengindikasikan penyelewengan Bansos.

“Kalau menghilangkan ada pasal sendiri nanti yang bisa dikenakan,” jelas Karyoto yang juga mantan Wakil Kepala Kepolisian DIY (Wakapolda DIY).

Mantan Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN itu menampik bahwa kasus Bansos mandek. Karyoto menjelaskan, setiap minggu pihaknya sudah memberi laporan perkembangan ke pimpinan, jadi progres penanganan kasus tetap ada.

“Hampir hari-hari kami kerjanya hanya diskusi dan diskusi, dan hari tertentu secara rutin satu minggu dua kali kita akan ekspose ke pimpinan tentang hal-hal yang akan dinaikkan,” pungkasnya. (Mmu)

Comments

comments