Pelarangan Mudik, Sultan HB X Pertanyakan Ketaatan Masyarakat

Gubernur DIY Sri Sultan HB X. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Yogyakarta – Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021. Larangan diberlakukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintahan BUMN, karyawan swasta dan semua masyarakat.

Menanggapi hal ini Gubernur DIY Sri Sultan HB X mempertanyakan tentang ketaatan masyarakat untuk menahan diri tidak libur mudik saat Lebaran.

“Ya tidak apa-apa [dilarang mudik] tapi apa betul nanti mereka taat? Ya semoga (masyarakat menaati larangan tidak boleh mudik),” kara Sultan kepada wartawan di Kantor DPRD DIY, Jumat (26/03/2021).

Menurut Sultan dengan adanya larangan mudik maka Pemda DIY belum akan melakukan pembatasan arus keluar masuk kendaraan di daerah perbatasan DIY. Yang terpenting masyarakat mematuhi aturan tersebut.

Pemda juga belum mengeluarkan kebijakan antisipasi arus mudik. Namun kebijakan Pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih terus diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Nggak (ada penyekatan perbatasan), ya kalau sudah dinyatakan tidak boleh pergi (mudik), kan asal mereka tidak pergi. Ya tidak dilakukan apa-apa soalnya di sini hijau kok,” tambahnya

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa Pemda mendukung larangan mudik. Sebab bila masyarakat nekat untuk mudik maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan.

“(Larangan mudik) ini keputusan yang cukup arif,” ujarnya.

Walaupun ada larangan tersebut, Aji menyebut Pemda tidak mungkin bisa memfilter arus mudik secara menyeluruh di semua titik. Karena itu kewaspadaan masyarakat di tingkat bawah, termasuk posko-posko di tingkat RT dan RW harus diefektifkan.

Hal ini penting agar tiap wilayah bisa menyaring pendatang dan wisatawan yang datang saat libur Lebaran nanti. Pengawasan pergerakan tidak hanya bagi pemudik namun juga antarkabupaten/kota.

“Karena nanti kan ada mobilitas tinggi maka keberadaan posko di rt dan kalurahan sangat penting, harus dijaga betul skrining keluar masuk desa,” ungkapnya

Aji menambahkan, meski tidak menutup daerah perbatasan, pemda akan memperketat pengawasan. Mulai dari bandara, stasiun dan angkutan darat lainnya.

“Pemeriksaan di setiap tempat baik yang datang maupun yang pergi (dari DIY),” ujarnya.

Aji menambahkan, Pemda menunggu instuksi dari pusat terkait larangan mudik. Aturan turunan akan dibuat hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie menambahkan meski mudik dilarang, masyarakat diimbau tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sebab klaster penularan COVID-19 di DIY dan daerah lain sudah masuk ke keluarga dan lingkungan terdekat.

“Jangan lupa klaster keluarga pernah booming, jangan itu terjadi lagi,” katanya. (Chaidir)

Comments

comments