Pembahasan RUU BPIP Tetap Dilanjutkan Baleg Pastikan Ekasila dan Trisila Dihilangkan

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rapat membahas harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat / Foto : Hardianto

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengakui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tetap masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021. Namun, RUU BPIP hanya mengatur soal kelembagaan.

“Setelah kemudian pemerintah bersama dengan DPR dan DPD bersepakat dan melihat draf RUU-nya, bahwa memang dari awal sebenarnya judul itu adalah BPIP,” kata Andi Agtas kepada wartawan, Jumat (15/1/).

Dikatakan politisi Partai Gerindra ini, dalam pelaksanaan pembahasan tidak perlu dimasukan hal-hal lain yang menimbulkan kontroversi seperti sebelumnya, yakni usulan perubahan Pancasila menjadi ekasila dan trisila dalam Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Dalam proses pelaksanaan pembahasan kemudian ternyata banyak hal yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dan masuk, dan terakhir itu hanya bicara soal kelembagaan BPIP,” ucapnya.

Dijelaskan Andi Agtas, pengusulan RUU BPIP ini sempat mendapat penolakan dari Fraksi Partai Amanat Nasioal (PAN) dan Fraksi Demokrat. Namun, lanjut Andi Agtas keputusan dimasukan RUU BPIP dalam Prolegnas 2021 ini telah melalui pertimbangan matang, dan lebih khusus RUU ini jauh berbeda dengan HIP.

“Sehingga dengan demikian walaupun ada dua fraksi yang menolak, kemudian hampir semua fraksi memberi catatan terhadap UU BPIP ini,” akuinya.

“Jadi sepanjang hanya terkait dengan soal penguatan kelembagaan BPIP yang tadinya pengaturannya lewat perpres, kemudian nanti dibikin pengaturannya lewat undang-undang, maka tentu sudah sesuatu yang berbeda dengan konsepsi awal yang di ajukan oleh DPR,” jelasnya.

Menurut Andi Agtas, sejauh ini yang menjadi masalah ditolaknya RUU ini adalah adanya perubahan Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila dan pencabutan Tap MPRS. Tetapi, dalam RUU ini pula dua masalah tersebut telah dihilangkan.

“Sudah dan sangat berbeda. Karena di HIP kemarin itu kan yang paling banyak menimbulkan masalah pertama tidak tercantumnya Tap MPRS,” paparnya.

“Kedua itu terkait dengan pikiran-pikiran Bung Karno soal Pancasila, kemudian ada soal Ekasila Trisila dan lain sebagainya, dan dalam konsep yang ada sekarang itu sudah sama sekali tidak ada,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments