Pembentukan PPHN Belum Satu Suara Masuk dalam Konstitusi atau UU

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid (Gus Jazil) dalam diskusi 4 Pilar MPR RI “Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara,” bersama pakar hukum tata negara Prof Dr Juanda di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/3/2021). (Foto : Biro Pemberitaan MPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid (Gus Jazil) mengungkapkan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau semacam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) belum mencapai titik temu.

Hingga saat ini, fraksi-fraksi di MPR masih belum sepakat apakah dasar produk hukum yang mewadahi PPHN masuk dalam ranah konstitusi atau cukup dalam sebuah produk undang-undang (UU).

Penegasan disampaikan Gus Jazil dalam diskusi 4 Pilar MPR RI “Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara,” bersama pakar hukum tata negara Prof Dr Juanda di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/3/2021).

“Sampai hari belum ada titik temu. Rekomendasi MPR RI itu sudah disampaikan ke fraksi-fraksi MPR dan Kelompok DPD, namun belum ada dorongan yang kuat pembentukan PPHN tersebut. Baik apakah dalam konstitusi atau UU,” ucap Gus Jazil.

Wakil ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan npasca amandemen keempat, MPR RI hanya memiliki kewenangan menjalankan rekomendasi. Diantaranya amandemen terbatas. Persoalannya kata Gus Jazil, amandemen terbatas itu, DPD juga mengusulkan penguatan kewenangan dan lain-lain.

Kendati demikian apabila desakan rakyat kuat untuk amandemen konstitusi, maka pembentukan PPHN itu bisa saja dilakukan. Setelah itu MPR membentuk panitia kerja (Panja) dan selanjutnya diproses sampai pengambilan keputusan di MPR RI yang harus dihadiri oleh 1/3 anggota MPR dan disetujui minimal 50 persen plus satu.

“Jadi, kalau rakyat menghendaki bisa. Termasuk Presiden harus bertanggung jawab kepada siapa? Persoalannya sekarang ini presiden dipilih rakyat. Bukan dipilih oleh MPR RI dan presiden tak lagi menjadi mandataris MPR. Tapi, di sinilah terjadinya kebuntuan dan pro kontra itu. Alhasil selama belum ada kehendak rakyat yang kuat, maka PPHN itu terus menjadi bahan kajian MPR,” jelas Gus Jazil.(rht)

Comments

comments