Pemblokiran Rekening FPI Harus Berdasar Alasan dan Bukti

Lambang Front Pembela Islam (FPI). (Foto : Istimewa)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta pemblokiran rekening milik Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak hanya menggunakan payung hukum Undang-Undang (UU), tetapi harus disertakan bukti dan alasan kuat.

“Meminta agar PPATK jangan sekadar menggunakan payung UU, dalam hal ini UU Pemberantasan TPPU dan UU Pemberantasan Terorisme, dalam kasus rekening FPI,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (6/1).

Menurut Arsul, UU yang digunakan oleh PPATK Dan aparat penegak hukum benar adanya, tetapi hal itu tidak serta merta dilakukan tanpa alasan jelas, karena UU tersebut mengatur soal afiliasi uang tersebut ke kelompok teroris atau praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Memang UU tersebut memberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening, termasuk oleh penegak hukum,” ucapnya.

“Penggunaan kewenangan dalam UU tersebut harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup bahwa pemilik rekening tersebut terkait atau terafiliasi dengan kelompok atau kegiatan pendanaan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terorisme,” tambahnya.

Menurut petinggi PPP ini, pemblokiran rekening merupakan upaya paksa. Tanpa dilandasi bukti yang cukup, upaya paksa itu bisa dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang.

“Memblokir rekening itu termasuk salah satu bentuk upaya paksa. Oleh karena itu otoritas atau penegak hukum harus melakukannya berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Tanpa bukti permulaan yang cukup, maka tindakan seperti itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan,” jelasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, Komisi III DPR RI akan melakukan pendalaman soal pemblokiran rekening FPI ini.

“Di Komisi III soal pemblokiran ini akan kami dalami untuk melihat apakah pemblokiran tersebut tindakan yang sewenang-wenang, berlebihan atau tidak,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments