Pemerintah Bolehkan Swasta Undang Investor Asing

Tangkapan layar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (9/2/2021). /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Pemerintah mengizinkan swasta mengundang investor asing untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan.

“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya,” kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seperti diberitakan Antara.

Menteri Suharso mengatakan, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah, karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.

“Ketika industri properti sedang turun, real estate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” kata Suharso.

Suharso mengatakan, sudah cukup banyak investor swasta yang mendatanginya dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

“Nama pasti sudah ada tetapi tidak bisa disebutkan. Yang datang kepada saya sudah lumayan, saya pilih orang yang serius apakah nanti bentuknya rame rame satu grup, itu kan menarik,” ungkap dia.

Selain itu, Menteri Suharso mengatakan, skema pendanaan pembangunan IKN masih dalam pembahasan dan proporsi pembiayaan masih dinamis.

Ia juga mengungkapkan, pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap.

“Kita cicil sesuai kemampuan sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” ujarnya.

Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta. (ahm)

Comments

comments