Pemerintah Diingatkan Kejar Investasi yang Tidak Membahayakan Generasi Muda

Gerai Minuman Beralkohol. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Kebijakan Pemerintah yang membuka investasi bagi industri minuman beralkohol (minol) mendapat penolakan keras dari Fraksi Partai Keadiln Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, kebijakan pemerintah akan membahayakan generasi muda.

“Pelonggaran izin industri miras membahayakan generasi muda bangsa. Memang negara perlu investasi, tapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa,” kata Mardani Ali Sera lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (27/2).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, kebijakan Pemerintah melegalkan Miras ini hanya mementingkan para investor, namun mengabaikan sosial dan keamanan di tengah masyarakat.

“Kebijakan ini jelas hanya memperhatikan kepentingan ekonomi dan investasi (pembisnis) tapi mengabaikan aspek sosial & keamanan,” ucapnya.

Mardani pun mencontohkan dampak buruk dari pengaruh Miras seperti yang terjadi tiga hari kemarin, yakni aksi koboi yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi hingga menewaskan tiga orang.

“Dampak buruk dari minuman keras harus Pemerintah pertimbangkan. Salah satunya kita masih ingat meninggalnya Bripka CS dan warga Jepang beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Organisasi kesehatan dunia atau WHO pada 2016 mencatat korban meninggal di dunia karena minuman keran lebih dari 3 juta jiwa. Mardani menyebut, kebijakan Jokowi itu jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. “Jangan menyesal dikemudian hari. Tolak Investasi Miras,” tutupnya.

Diketahui, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Adapun keduanya mempunya persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus. (rht)

Comments

comments