Pemerintah Diminta Membuka Diri, Jangan Tutup Inovasi Vaksin Dalam Negeri

Kaukus Perempuan Parlemen RI di halaman Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Rabu (17/3/2021) bertajuk "Menjamin Kesetaraan Akses Vaksin Covid 19".

Acuantoday.com, Jakarta– Komite III DPD RI mendorong inovator-inovator dalam negeri untuk memproduksi vaksin untuk memenuhi jumlah kebutuhan vaksin yang besar.

Penegasan disampaikan Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni dalam diskusi Hari Perempuan International yang digagas Kaukus Perempuan Parlemen RI di halaman Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Rabu (17/3/2021) bertajuk “Menjamin Kesetaraan Akses Vaksin Covid 19”.

“Sekarang ini banyak inovasi yang muncul, inovasi ini kadang munculnya berdasarkan dari hasil lab atau ilmiah, kemudian hasil diskusi. Ada juga yang abal-abal, asal keluar pokoknya, maunya tampil beda agar bisa terekspos,” kata Sylviana.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dengan memikirkan secara matang, serta membuka diri untuk kehadiran vaksin dalam negeri baik vaksin Nusantara maupun vaksin Merah Putih.

“Seperti contoh kita menghadapi Covid ada yang namanya GeNose dari UGM. Artinya jangan menutup inovasi-inovasi seperti ini, terkait pencegahan Covid 19 bagi masyarakat,” jelas Sylviana Murni.

Pemerintah harus membuka diri, legowo, open minded, agar tidak terjadi ketakutan pada masyarakat karena inovasi yang ingin disampaikan dasar hukumnya belum kuat, takut kalau akhirnya malah jadi terjerat ITE.

“Jadi sebenarnya setiap apapun yang dilakukan pemerintah perlu ada transparansi, dan sekaligus mengingatkan, termasuk Ketua DPD RI, bahwa kita ini para senator adalah kepanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat. Kita pun sebagai senator bisa bergerak untuk membantu pemerintah,” imbuhnya.

Rangkaian talkshow yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Dengan rangkaian Pameran Foto dan Talkshow, digelar tanggal 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II dan Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan.
Sejak WHO pada 11 maret 2020, menyatakan Covid 19 sebagai pandemi, upaya pemerintah ditunggu dalam mengatasi persoalan, baik mengeluarkan Perpu maupun mengeluarkan UU untuk menyetujui Perpu tersebut.
“Dan bicara soal kesetaraan akses vaksin covid, bukan lagi berbicara soal laki-laki dan perempuan, tapi lebih berbicara peran dan fungsinya,” kata Sylviana.

Mantan Sekda Provinsi DKI Jakarta ini juga menyinggung program pengadaan vaksin Covid-19 yaitu adanya orang yang mampu untuk membeli, sehingga tidak harus membebankan APBN,.

“Biarlah mereka juga membeli tapi dengan harga yang juga transparan serta akuntable. Dan kesetaraan gender dalam akses vaksin, dirasakannya semua terakses baik,” tegasnya.(har)

Comments

comments