Pemerintah Diminta Tekan Laju Impor Beras.

Ilustrasi - Gudang beras Bulog. Stok Beras untuk persiapan Natal dan Tahun Baru dipastikan aman.(Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah diminta menekan laju impor beras. Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan juga Bulog untuk memacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.

“Saya kira Hal ini bisa dimulai dengan mengontrol angka importasi pangan terutama beras dan sebisa mungkin membantu petani menekan biaya produksi padi,” ujar wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Kamis (11/3/2021).

Sultan mengatakan petani kita belum diapresiasi secara proporsional oleh negara. Padahal mereka adalah pahlawan bagi ketahanan dan kebutuhan pangan dalam negeri.

Hal itu bisa dilihat dari variabel harga sangat signifikan mempengaruhi produktifitas petani dalam meningkatkan produksi beras nasional. “Petani kita rasional, mereka justru akan mengurangi produksi jika hasil jerih payahnya tidak dihargai secara adil,” kata Sultan.

Di sisi lain Kementerian perdagangan, kata Sultan, bertanggung jawab dalam menahan laju import, sambil berkoordinasi dengan kementerian Pertanian yang seharusnya mampu memberikan solusi atas tingginya biaya produksi padi petani RI yang masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara- negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

“Kami sangat meyakini bahwa, Jika Pendapatan dan kesejahteraan petani sudah kita penuhi, maka mereka akan mendedikasikan hal yang lebih kepada negara”, tegas Sultan.

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa, ketergantungan pada import sangat merugikan masa depan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Ketergantungan ini akan semakin terkendali jika sampai pada titik dimana petani kita kehilangan harapan dalam bertani dan hanya sedikit generasi muda yang bersedia mengabdikan dirinya di dunia pertanian.

“Pilihannya adalah apakah negara bersedia membayar mahal petaninya sendiri atau membayar mahal harga importasi kepada petani negara lain”, jelasnya.

Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang rencana impor beras.

Permintaan mereka sampaikan setelah pekan lalu pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan rencana mereka untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras.(rht)

Comments

comments