Pemerintah Jamin Omnibus UU Cipta Kerja Beri Keadilan Rakyat Kecil

Ilustrasi - Omnibus Law RUU Cipta Kerja. /Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah memberi jaminan bagi rakyat kecil khusus tentang kepemilikan tanah dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah.

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Taufiqulhadi menjelaskan UU Cipta Kerja kian memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menjamin keadilan dalam kepemilikan tanah kepada rakyat kecil.

“Bank Tanah, yang telah disahkan DPR RI dalam UU Cipta Kerja, akan berwenang mendistribusikan tanah sesuai rencana-rencana reforma agraria,” kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Rabu (7/10).

Menurut Taufiqulhadi, Pemerintah melalui Bank Tanah bisa merencanakan pembangunan tempat-tempat usaha dan tempat tinggal bagi rakyat kecil. Sehingga di masa mendatang, pemerintah dapat mencegah rakyat kecil untuk tidak mudah tersingkir dan terpinggirkan dari kota.

Selain itu, UU Cipta Kerja memberi kemudah bagi pemerintah menarik investasi. Karena Bank Tanah selain memiliki hak untuk mengumpulkan kembali tanah-tanah terlantar, juga memiliki wewenang kuat untuk mengeksekusi tanah, guna diberikan kepada para pelaku usaha.

Dalam konteks izin kepemilikan hak untuk dunia usaha di daerah, UU Cipta Kerja juga memberi arah kondusifitas kepastian hukum. Ketika UU Cipta Kerja efektif nanti, maka UU ini mensyaratkan tidak ada lagi tumpang tindih peraturan perizinan di daerah.

“Peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan UU Cipta Kerja, akan disinkronkan oleh Presiden. Walaupun ijin masih tetap berada di tangan Pemda, tapi UU ini mengharuskan Pemda bergerak cepat,” jelasnya.

Karena dalam dua minggu apabila tidak direspon permohonan ijin pelaku usaha, maka Pemda akan dikenakan hukuman adminstratif.

Lebih jauh Taufiqulhadi mengatakan jika sebelumnya Perda tumpang tindih tidak mudah dicabut tanpa melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK), kini Presiden boleh menyingkronkan langsung dengan UU Cipta Kerja untuk mempercepat proses ijin usaha.

“Tapi tidak benar UU ini akan menarik wewenang daerah ke pusat. Semua usul pasti awalnya datang dari daerah. Jika dalam dua minggu semua sdh beres, maka tidak perlu pusat melakukan intervensi,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments