Pemerintah Jangan Sepelekan Deklarasi Presiden Papua Barat

Profil sebagian dari kelompok separatis bersenjata di Papua. ANTARA/HO-Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI

Acuantoday.com, Jakarta- Deklarasi Pemerintahan sementara Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda sebagai Presiden sementara.

Deklarasi dilakukan dengan mengambil moment HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperingati tiap tanggal 1 Desember.

“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/12).

Dikatakan Sukamta, perkembangan Papua perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah, karena dalam menangani permasalahan Papua, perlu dengan pendekatan yang komprehensif. Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan Pemerintah harus dikoreksi secara sistematis, baik di Pemerintah pusat maupun daerah.

“Akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ujarnya.

Menurut Sukamta, otonomi khusus (Otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun di Papua, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Sukamta mengatakan, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.

Karena itu, Sukamta meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

“Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Sukamta yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan, dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” akuinya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden. (rht)

Comments

comments