Pemerintah Kurang Serius Implementasikan EBT

Pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (2/2/2021). PLN NTB mengungkapkan potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di NTB tercatat sebesar 102.74 MW dengan berbagai macam sumber EBT yaitu air, angin, tenaga surya, biomassa, dan arus laut. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memutuskan, Pemerintah akan mempercepat realisasi target bauran listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, keputusan ini adalah langkah yang tepat karena sumber energi surya di Indonesia sangat melimpah. Selain itu harga listrik dari energi surya semakin kompetitif.  Untuk itu, Pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan rencana tersebut, agar putusan DEN itu tidak hanya sekedar rencana.

“Selama ini Pemerintah terlihat kurang serius dalam implementasinya. Terkesan business as usual,” kata Mulyanto lewat keterangan persnya, Rabu (21/4).

Mulyanto mencatat, sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam mewujudkan target bauran EBT. Pertama, soal regulasi yang kondusi dan kedua soal lokus pembangunan EBT. Selain itu, Pemerintah harus mendukung penuh masyarakat yang proaktif berpartisipasi dalam program penggunaan listrik dari sumber EBT ini, baik terkait perizinan maupun regulasi.

Dalam jangka pendek, Pemerintah mestinya melonggarkan alur dan syarat perizinan agar pihak swasta tertarik menggunakan EBT. “Jangan sampai izin berlarut-larut bahkan sampai lebih dari 6 bulan. Ini bisa membuat swasta maju-mundur,” ucapnya.

Lanjut Mulyanto, Pemerintah perlu menata ulang skema dan besaran biaya ekspor-impor listrik EBT, khususnya dari sumber tenaga surya.

“Sekarang ini proporsinya 1: 0,65. Dengan alasan perlu angka 0,35 atau 35 persen sebagai biaya dari PLN untuk menjalankan proses ini. Artinya masih ada beban sebesar 35 persen dari tarif yang dikenakan kepada masyarakat oleh PLN,” jelasnya.

“Seharusnya beban itu dihilangkan, sehingga proporsi ekspor-empor listrik dari dan ke PLN menjadi sebesar 1:1,” tambahnya.

Selain harganya kompetitif, juga sangat fleksibel untuk dipasang di atap rumah-rumah masyarakat. Apalagi lokusnya untuk daerah-daerah yang masih belum teraliri listrik, karena jauh dari transmisi listrik. Atau pada daerah-daerah yang masih menggunakan listrik dari sumber BBM impor.

“Program ini dapat meningkatkan kontribusi listrik EBT, elektrifikasi menuju 100% dan reduksi BBM impor sekaligus. Jadi Pemerintah jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments