Pemerintah Mengakui Sektor Migas Penuh Ketidakpastian, Ini Upaya Mengikisnya

Ilustrasi - Salah satu lokasi pertambangan minyak milik Pertamina di Jambi../Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta–Pemerintah mengakui sektor minyak dan gas (migas) penuh ketidakpastian. 

Sumber ketidakpastian itu berasal dari eksternal, seperti fluktuasi atau turunnya harga minyak, dan internal, berupa regulasi atau perizinan yang terlalu kompleks.

“Atau terkait insentif pendukung keekonomian lapangan, baik yang berada di dalam maupun di luar jangkauan kontrol Kementerian ESDM,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam gelaran 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2020) secara virtual, Rabu (2/12).

Namun, kata Arifin, saat ini pemerintah terus  melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor tersebut.

“Industri hulu migas merupakan industri yang sarat akan ketidakpastian, sehingga untuk menarik investasi agar produksi migas meningkat, maka ketidakpastian tersebut harus dikurangi,” katanya. 

Pemerintah mengaku telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi ketidakpastian agar bisa meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia. 

Upaya tersebut mulai dari penyederhanaan perizinan yang telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya ingin mendengar, sudah seefektif apa sistem pelayanan itu sekarang serta mana-mana yang masih perlu dioptimalkan? Masukan dari konvensi mengenai ini, kami tunggu,” kata Menteri ESDM.

Upaya lain yang dilakukan, penyediaan dan keterbukaan data di mana melalui Permen ESDM Nomor 7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor.

Selain itu, kata dia, pemerintah telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.

“Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Gross Split atau Production Sharing Contract (PSC) sehingga diharapkan investasi di sub sektor migas semakin menarik dan meningkat,” ujar Menteri ESDM Arifin.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga terus mendorong integrasi hulu-hilir diantaranya berupa penurunan harga gas, untuk mendorong tumbuhnya industri domestik.

“Harus kita sadari bahwa kejayaan migas telah berlalu, untuk itu pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (split) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor,” pungkas Menteri ESDM Arifin Tasrif. (adi)

Comments

comments