Pemerintah Pastikan Segera Sosialisasikan UU Cipta Kerja ke Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Gedung Sasana Bhakti Praja Rabu (14/10)./Foto : Puspen Kemdagri

Acuantoday.com, Jakarta– Setelah menerima draf final Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja dari DPR RI, pemerintah segera menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

“Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap,” ucap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Gedung Sasana Bhakti Praja Rabu (14/10/2020).

Rapat koordinasi dipimpin Menkopolhukam, Menko Perekonomian dan Menaker yang hadir langsung, beserta Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, dan Menkumham, Wakil Jaksa Agung, Kababinkum TNI, Wakil Irwasum Kapolri, dan Sestama BIN yang hadir secara virtual.

Sosilaisasi UU Cipta Kerja ke daerah juga dinilai penting untuk mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja.

Mendagri menambahkan, sosilaisasi UU Cipta Kerja ke daerah juga penting untuk mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja.

Mendagri juga menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung menjadi UU Cipta Kerja dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ada di masing-masing daerah, sehingga menghindari penggunaan waktu yang tidak efektif.

Oleh sebab itu, Mendagri akan memberikan soft copy untuk disebarkan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Forkopimda, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dan pendalaman di daerah masing-masing.

“Bahan-bahan kita akan share ke Bapak dan Ibu supaya bisa dipelajari. Kemudian juga kita akan share kan soft copy dari UU itu, sehingga kepala daerah, forkopimda, silahkan kalau mau mempelajari semuanya. Saya kira akan sulit sekali, karena Bapak- Bapak semua sibuk, Ibu-Ibu juga sibuk. Jadi silahkan buat tim kecil mungkin, untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan isu-isu yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing,” kata Mendagri.(har)

Comments

comments