Pemerintah Siapkan Perpres Vaksinasi COVID-19

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas kabinet melalui video conference bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9). Salah satu agenda rapat yang membahas "Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi" itu adalah menyiapkan peraturan presiden (perpres) vaksinasi COVID-19 untuk rakyat Indonesia./Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap rakyat Indonesia.
Sehingga pemerintah sudah memiliki landasan hukum ketika vaksin COVID-19 diberikan pelaksanaannya di lapangan.

“Rencana vaksinasi, pemerintah sudah menyiapkan perpres,” kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (28/9).

Penegasan disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat terbatas dengan topik “Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi” melalui video conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian menjelaskan perpres tersebut dalam proses permintaan paraf menteri terkait sedangkan substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar (force majeure).

Pemerintah juga menyiapkan skema vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan; melakukan “review timeline”; penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik

“Selanjutnya disiapkan juga ‘dashboard tracing vaccine program’ dimana nanti vaksin itu perlu ‘ditracing’ siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya,” tambah Airlangga.

Selain itu juga dilakukan penyusunan “one single data” dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan “tracing”.

Airlangga mengatakan saat ini sudah ada beberapa kerja sama dengan sejumlah perusahaan farmasi dan telah ditandatangani antara lain Phizer, Johnson & Johnson, Cansion dan Astra Zeneca.

“Pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi untuk mendapat akses terhadap vaksin,” ungkap Airlangga.

Mengenai kebutuhan anggaran, perhitungan total kebutuhan vaksin Rp37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp18 triliun.

Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin COVID-19, tenaga kesehatan dan kesiapan sarana dan prasarana sistem kesehatan.

Vaksin akan diberikan dua dosis/orang dengan jarak 14 hari untuk membentuk kekebalan (antibodi) COVID-19.

Pemberi layanan vaksinasi adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, serta institusi pendidikan dan dapat melibatkan otoritas kesehatan di pintu masuk negara (Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Sedangkan untuk teknis pelaksanaan pemberian imunisasi bagi kelompok usia produktif akan dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah, kerja sama dengan swasta; bagi kelompok penduduk komorbid dilaksanakan dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah, bekerja sama dengan swasta dan dilakukan dokter ahli; sementara bagi Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan mengikuti sistem kesehatan yang telah berjalan dan bekerja sama dengan swasta sebagai bagian dari “public private mix (PPM).

Kelompok prioritas yang akan diberikan vaksin adalah para petugas kesehatan yaitu 1.317.656 orang; kontak erat 50.000 orang; pelayanan publik 715.766; masyarakat 92.286.877 orang; tenaga pendidik 4.361.197 orang; aparatur negara (pemerintah dan anggota legislatif) sebanyak 3.720.004 orang sehingga totalnya 102.451.500 dengan terbagi ke 5 tahap pemberian vaksin selama 1 tahun mulai Januari 2021.

Saat memimpin rapat terbatas, Presiden Jokowi memberi batas waktu dua minggu untuk menyelesaikan perencanaan pengadaan vaksin.

Kepala Negara meminta jajarannya untuk merencanakan secara matang seawal mungkin mengenai untuk pelaksanaannya.

“Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, hingga siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” tegas Presiden Jokowi.(har)

Comments

comments