Pemerintah Tiadakan Libur Panjang Idul Fitri, Masyarakat Dimbau Tak Bepergian  

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri di Jakarta, Jumat (26/3).Foto:Antara/Andi Firdaus.

 Acuantoday.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan meniadakan libur panjang untuk keperluan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan, kecuali ada keperluan mendesak, sebelum dan sesudah Idul Fitri.

“Imbauan supaya tidak berpergian, tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi atau lembaga dimana dia bertugas atau bekerja,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri secara daring, Jumat (26/3).

Ketentuan tidak ada libur panjang untuk keperluan mudik Idul Fitri berlaku  6 hingga 17 Mei 2021.  “Termasuk sebelum dan sesudah tanggal tersebut,” ujar , Muhadjir Effendy.

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta dan para pekerja mandiri.

Menurut Muhadjir, masing-masing instansi pemerintah maupun perusahaan swasta akan diberikan panduan terkait kebijakan tersebut.

“Pegawai pemerintah akan diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Yang berkaitan dengan karyawan dan perusahaan akan di bawah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sedangkan yang di luar itu akan diatur Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Muhadjir mengatakan Menteri Dalam Negeri juga bertanggung jawab mengenai pengawasan wilayah lintas perbatasan.

“Itu kan secara teknis, diskusikan kewenangannya masing-masing, semuanya akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 tentang aturan itu,” katanya.

Terkait angkutan barang, kata Muhadjir, akan diperlonggar. Alasannya, selama aktivitas mudik ditiadakan arus lalu lintas diperkirakan bergerak lancar.

“Tidak ada pembatasan. Dengan dilarangnya mudik, kemungkinan kepadatan arus kendaraan yang mengangkut orang akan tidak sepadat jika mudik itu dibolehkan,” ujarnya. (Bram/Antara)

Comments

comments