Pemerintah Tolak Kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (Foto : Humas Kementerian Hukum dan HAM)

Acuantoday.com, Jakarta—Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Alasannya, kubu Moeldoko gagal melengkapi sejumlah dokumen yang diminta.

Dokumen yang diminta antara lain soal DPC dan DPD, hingga surat Mandat.

“”Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna.

Sebagaimana diketahui, Kemenkumham resmi mengonfirmasi telah menerima dokumen hasil KLB Partai Demorkat pada Senin (16/3) lalu, atau sekitar dua pekan pasca KLB tersebut digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).

Beberapa hari kemudian, Menkumham Yasonna meminta kubu Moeldoko melengkapi berkas. Yasonna menyebut pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang karena sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham. (ahm)

Comments

comments