Pemerintah Utang Uang Purnabakti ke Anggota KPU, PKB: Menyedihkan

Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta (ANTARA/Istimewa)

Acuantoday.com, Jakarta―Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 hingga kini belum menerima uang penghargaan purnabakti dari Pemerintah.

“Saya menerima informasi bahwa pemerintah belum membayarkan uang penghargaan purnabakti kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode 2012-2017,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim dalam keterangannya, Senin (22/2).

Menurut Lukman, dengan belum dibayarnya uang purnabakti mantan Anggota KPU ini maka Pemerintah memiliki utang ke mereka. Padahal, di tangan mereka Pemilu 2014 dan Pilkada serentak di beberapa daerah berjalan lancar.

“Tentu saya kaget dan sedih mendengar informasi ini. Ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 dan melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah,” ucapnya.

Dikatakan Anggota DPR RI ini, Pemerintah sebaiknya membayar uang purnabakti mantan Anggota KPU 2012-2017, dan Pemerintah tidak perlu berdalih untuk membela diri atas masalah ini.

Pasalnya, utang Pemerintah ke mantan Anggota KPU pusat hingga daerah ini sudah lama.

“Sekarang tahun 2021, berarti sudah empat tahun terhitung sejak 2017, pemerintah belum menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purna bakti ini. Menyedihkan dan memprihatinkan,” katanya.

Lebih jauh anak buah Muhaimin Iskandar ini mengatakan, Pemerintah lewat Menpan-RB, Menteri Keuangan dan Mensesneg berkoordinasi untuk secepatnya menyelesaikan pembayaran uang purna bakti itu ke anggota KPU 2012-2017. Apalagi, di tengah ekonomi yang sulit saat pandemi ini.

“Dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi covid-19 sekarang ini, berapapun uang penghargaan purna bakti yang berhak diterima oleh teman-teman mantan KPU 2012-2017, pasti sangat berarti,” katanya. (rht)

Comments

comments