Pemidanaan Marco Dinilai Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup, Ini Alasannya

Pengacara mantan Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir TGUPP DKI Jakarta Marco Kusumawijaya, Gifar./Foto: Acuantoday.com (Ali)

Acuantoday.com, Jakarta―Pengacara mantan Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Marco Kusumawijaya, Gifar menyebut, jika polisi ngotot memproses hukum atas cuitan Marco, maka hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Di Pasal 66 UU Lingkungan Hidup, kata dia, seorang tidak boleh dituntut secara perdata atau pidana kalau dia beraktivitas memperjuangkan lingkungan hidup. 

“Memberikan masukan, kritik, partisipasi warga negara terhadap suatu aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan itu adalah bagian dari tindakan tersebut,” kata Gifar kepada Acuantoday.com di Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut pengacara dari LBH Jakarta itu, jika penyidikan perkara cuitan Marco di Twitter dilanjutkan dan ada tindakan upaya paksa, maka bakal melanggar hak seseorang untuk menyampaikan pendapat.

”Kami menilai pasal-pasal yang digunakan ini tidak tepat, karena ini pasal-pasal yang mengurangi kebebasan orang menyampaikan pendapat. Ini penerapan UU ITE yang dipaksakan,” ujarnya.

Tindakan kepolisian yang memproses laporan tentang kritik Marco yang dikenal aktivis lingkungan itu, papar Gifar, makin membuktikan bahwa Indonesia sedang mengalami terjun peringkat kebebasan berpendapat dan demokrasi.

”Ini mengancam kebebasan berpendapat, yang mana demokrasi kita saat ini kondisinya turun. Ini kondisi terendah,” katanya.

Ia kemudian menyinggung pernyataan Presiden agar masyarakat menyampaikan kritinya.

“Yang disampaikan presiden seperti panggang jauh dari api. Minta kritik keras tapi kemudian aparat yang merupakan perpanjangan tangan dia justru mempidanakan orang-orang yang punya genuine concern dalam konteks demokrasi,” tukasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Marco Kusumawijaya dilaporkan Masco Afrianto Lumbantobing ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena menulis cuitan di Twitter tentang pengerukan pasir Bangka Belitung untuk proyek di salah satu perusahaan di Jakarta Utara, di dekat Pantai Indah Kapuk (PIK).

Cuitan yang tertanggal 4 Desember 2020 itu dilaporkan corporate lawyer Pantai Indah Kapuk, Masco Afrianto Lumbantobing dengan dalih pencemaran nama baik pengembang PIK Boulevard. (mmu)

Comments

comments