Pendidikan Pancasila Dihapus, PSP UGM Kritik Pemerintah

Kantor Pusat Studi Pancasila UGM.

Acuantoday.com, Yogyakarta – Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) mengkritik Pemerintah atas dihapusnya Pendidikan Pancasila melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang diundangkan pada 31 Maret 2021.

Salah satu alasannya, melalui PP 57/2021, yang baru diteken tersebut, Pemerintah menghapuskan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib.

“Penghapusan Pendidikan Pancasila sejak diberlakukan UU Sisdiknas 2003 mengakibatkan generasi muda Indonesia pasca-reformasi kehilangan rujukan penting tentang hakikat hidup bernegara yang baik dan tepat. Fenomena bahwa generasi milenial, 85% dari mereka rentan terpapar radikalisme-terorisme sebagaimana temuan BNPT Desember 2020 kadang dianggap memberi indikasi mengenai dampak ikutan dari kebijakan ini,” tegas Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (17/4/2021).

Padahal, menurut Agus, penting bagi anak didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan karakter, etika, dan integritas. Di antaranya melalui Pendidikan Pancasila.

Pihaknya menilai, Pendidikan Pancasila penting karena mengandung konten yang kaya dan secara historis bermakna dalam memberi sumbangan pembentukan imaginasi negara bangsa modern.

“Pancasila adalah nilai moral dan basis pendidikan kewarnegaraan. Nilai moral mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dianggap penting oleh warga negara dalam hidup mereka dan dalam kehidupan bersama orang-orang yang berbeda,” tandas Agus.

Lantas, dihapusnya, atau tidak disebutkannya Pendidikan Pancasila dalam standar kurikulum sebagai pelajaran dan mata kuliah wajib menimbulkan banyak tanda tanya.

Pusat Studi Pancasila UGM beranggapan, pemerintah tak menghargai pengertian penting sejarah Pancasila bagi pembentukan identitas, dan cara hidup bersama yang terbaik sebagai warga negara.

“Kebijakan dalam PP 57/2021 terkait Pancasila karena itu merefleksikan pengambilan keputusan tanpa informasi lengkap dan tanpa pertimbangan yang mendalam dan mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila,” ujar Agus. (Chaidir)

Comments

comments