Penetapan Tarif Maksimal Swab Test Kemenkes Harus Diperkuat Permenkes

Ilustrasi - Tenaga Kesehatan (nakes) dari salah satu fasilitas kesehatan sedang melakukan PCR (Polymerase Chain Reaction) swab test pada seseorang untuk mendeteksi virus corona (Covid-19).

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Permenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor 3713 tahun 2020, tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR).

Namun, Surat Edaran Kemenkes itu dianggap hanya sebatas pemberitahuan semata. Oleh karena itu, SE tersebut harus diperkuat lagi melalui Peraturan Menkes (Permenkes) agar penerapan di lapangan sesuai dengan harapan pemerintah.

“Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempertimbangkan untuk menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai dasar bagi penetapan batas atas tarif tes usap,” saran Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).

Untuk diketahui batas maksimal biaya tarif pemeriksaan swab test PCR COVID-19 mulai berlaku pada 5 Oktober 2020. Harga ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan swab test atas permintaan sendiri atau mandiri.

Pemerintah telah menetapkan besaran harga PCR Rp 900.000 melalui Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau tes swab Covid-19 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir.

Menurut Ketua MPR, jika didasarkan pada Permenkes dapat lebih memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pemeriksaan tes usap/PCR. “Harapannya agar tarif yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang sedang mengalami ketidakpastian,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan Ketua DPR RI ini bisa memberi kemudahan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pemeriksaan PCR swab test melalui Dinas Kesehatan di setiap daerah.

“Kemenkes meminta rumah sakit, atau faskes untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin melakukan tes usap, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu, agar potensi komersialisasi dari rumah sakit tidak terjadi,” pintanya.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, Kemenkes bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan batas tarif tertinggi, sebagai upaya Pemerintah memastikan tidak adanya kendala terkait penerapan batas tarif tinggi tersebut.

“Kepada setiap rumah sakit, atau faskes agar benar-benar dapat melaksanakan aturan terkait batasan tarif tertinggi tes usap tersebut, serta tetap memberikan layanan yang optimal bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan layanan tes usap,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments