Pengesahan RUU BI yang Tergesa Ancam Pasar Keuangan dan Goncang Ekonomi

Logo of Bank Indonesia. /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Pengesahan revisi UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang terburu-buru dikhawatirkan dapat memengaruhi pasar keuangan dan dinamika ekonomi. Padahal, tekanan ekonomi saat ini masih begitu tinggi akibat pandemi COVID-19.

Ancaman serius yang menjadi polemik revisi UU BI ini adalah kehadiran Dewan Moneter yang mengancam independensi bank sentral itu.

Secara keseluruhan, muatan draf revisi UU tersebut membawa BI kembali ke masa orde lama dan orde baru, mengingat beberapa aspeknya terkesan hanya menyalin dari UU BI di medio 1953 dan 1968.

Dua poin yang dinilai menjadi tolok ukur, yakni terkait tujuan BI, dan wacana menghidupkan kembali dewan moneter.

“Kalau produk hukum ini diaplikasikan, maka akan memengaruhi pasar dan dinamika ekonomi yang terjadi,” kata Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam diskusi Indef bertajuk “Revisi UU BI & Perppu Reformasi Keuangan: Mau Dibawa Kemana Independensi Bank Sentral?”, Kamis (1/10).

Dalam hal tujuan kelembagaan BI, Baleg DPR memberi usul BI berperan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, revisi UU BI telah mengubah tujuan BI yang hanya mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, terkait dengan dewan moneter, seperti tertuang pada Pasal 7 ayat 3, menyebutkan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh dewan moneter.

“Dewan ini, sejatinya pernah dibentuk melalui UU Nomor 11/1953 dan dipertahankan pada rezim Orba,” kata Eko.

Adapun soal soal independensi BI, Eko menegaskan pada penghapusan pasal 9 UU Nomor 23/1999.

Dalam pasal tersebut menyebutkan pihak lain dilarang melakukan segala bentuk intervensi terhadap pelaksanaan tugas BI. Tak hanya itu, BI juga wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Eko menambahkan dipangkasnya independensi BI dipertegas dalam revisi UU BI Pasal 4 ayat 2.

Ayat itu menyebutkan, BI merupakan lembaga negara yang independen, yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini.

Pasal 4 ayat 2 setelah mengalami revisi dalam UU BI itu, secara otomatis mengubah aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 3 Tahun 2004 yang menyebutkan BI merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini.

Karenanya, secara gamblang, kata Eko, revisi UU BI menghapuskan independensi BI dari campur tangan pemerintah.

Padahal, ia melanjutkan, intervensi pemerintah kepada BI menyebabkan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan berbagai macam yang mendorong situasi keuangan meledak.

Ia lantas meminta pemerintah dan DPR untuk tak tergesa-gesa mengesahkan produk hukum ini, sebelum menerima masukan dari publik. (rwo)

Comments

comments