Penghentian Pembahasan Revisi UU Pemilu Tunggu Sikap Fraksi

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pimpinan DPR masih mengunuggu wacana kemungkinan dihentikannya revisi UU Pemilu pasca sikap fraksi di DPR yang terbelah antara yang setuju revisi UU Pemulu dan yang tidak setuju adanya revisi. (Foto Bito Pemberitaan DPR RI)n

Acuantoday.com, Jakarta – Polemik seputar Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus berlanjut. Beberapa fraksi di DPR menolak melakukan revisi hingga berpotensi untuk tidak dilanjutkan atau didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, keputusan untuk dilanjutkan atau tidak revisi UU Pemilu ini berada di tangan fraksi-fraksi di DPR. “Ya kalau semua fraksi menyepakati untuk mendrop dalam shortlist prolegnas, tentu DPR akan mendrop,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (10/2).

Dikatakan Azis, dropnya revisi UU Pemilu ini tidak lepas dari kondisi bangsa saat ini, baik karena pandemi Covid-19 hingga pada pelaksanaan Pemilu sesuai dengan UU yang sudah ada sebelumnya, yakni pelaksanaan Pilkada dan Pemilu secara bersamaan pada 2024.

“Sehingga pertimbangan untuk revisi UU Pemilu itu bisa dilihat dari situasi pandemi, situasi pembahasan dan UU 17. Ini kan belum pernah dilaksanakan, untuk kita laksanakan di 2024,” ucapnya.

Diungkapkan politisi Partai Golkar ini, keputusan dilanjutkan atau didrop revisi UU Pemilu ini berpulang pada fraksi-fraksi yang ada di DPR, hingga nanti revisi UU Pemilu didrop, maka daftar Prolegnas akan dikembalikan ke Badan Legislasi (Baleg).

“Sejauh ini dari fraksi-fraksi kita menunggu surat resmi dari fraksi-fraksi, walaupun di media sudah kita lihat, tapi kan lembaga negara menunggu surat fraksi untuk mendrop shortlist dari Prolegnas,” jelasnya.

“Tentu mendrop ini kan kita harus kembalikan lagi ke Baleg, Baleg nanti yang akan melakukan perbaikan kemudian mengirim surat ke pimpinan DPR,” tambahnya.

Meski begitu, Azis mengakui penolakan terhadap revisi UU Pemilu ini banyak fraksi sudah menyuarakan di media massa, tetapi hal itu tidak bisa jadi landasan untuk didrop. Olehnya itu, kata Azis, fraksi-fraksi masih perlu waktu untuk membahas lebih lanjut daftar Prolegnas yang telah disepakati oleh Baleg.

“Dari berbagai pandangan fraksi dan media yang berkembang tentu kan fraksi memerlukan waktu untuk memikirkan dan menarik, itu kan nanti kita kembalikan ke Baleg,” tutupnya. (rht)

Comments

comments