Penyalahgunaan Politik Identitas Mendorong Munculnya Konflik Horisontal dan Sosial

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Foto : Biro Pemberitaan MPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Melemahnya rasa toleransi,
demoralisasi, hingga memudarnya jati diri dan karakter bangsa menjadi tantangan generasi muda mendatang.

Salah satu penyebabnya karena penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik yang mendorong terjadinya polarisasi di masyarakat dan berujung pada dua kutub berseberangan dan bermuara memunculkan konflik.

“Masih sering kita saksikan penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik, yang mendorong terjadinya polarisasi masyarakat pada dua kutub berseberangan dan bermuara pada konflik horisontal dan konflik sosial,” ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat memberikan Pendidikan Bela Negara bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Siliwangi, secara virtual di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Menurutnya, data SETARA Institut selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2019, rata-rata setiap satu bulan terjadi 14 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, demoralisasi generasi muda bangsa dapat dirujuk pada laporan catatan tahunan Komnas Perempuan, dimana sepanjang tahun 2020, sebagian besar kekerasan seksual pada ranah komunitas (62,7 persen) dan pada ranah privat (61,2 persen) dilakukan oleh generasi muda.

Rujukan lain, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis bulan Juni 2019, mencatat ada 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkotika.

Memudarnya jati diri dan karakter bangsa telah menjadi fenomena yang dapat dirasakan seiring laju perkembangan dan dinamika zaman.

Identitas Nasional sebagai manifestasi nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kebangsaan seakan mulai tergerus oleh masuknya nilai budaya asing yang masuk melalui derasnya arus globalisasi.

“Bisa jadi, generasi penerus kelak tidak lagi mengenal istilah kerja bakti, gotong royong, serta musyawarah untuk mufakat,” ingat Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, memudarnya jati diri dan karakter bangsa ini semakin melengkapi hasil survey Komunitas Pancasila Muda yang dilakukan pada akhir Mei 2020.

Di mana hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Sementara 19,5 persen bersikap netral, dan 19,5 persen lainnya menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya.

“Selain berbagai tantangan kebangsaan yang disebutkan tadi, saat ini pun kita harus mewaspadai adanya potensi ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” katanya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita adalah negara yang kaya akan potensi sumber daya laut. Menurut badan pangan dan pertanian dunia (FAO), potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun. Belum lagi potensi sumberdaya alam lain yang terkandung di dalamnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, yang tidak kalah penting dari membangun benteng dan kekuatan fisik, adalah membangun benteng ideologi.
Di sinilah peran penting MPR dalam mengemban visi sebagai ‘Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’.

Sebagai rumah kebangsaan, MPR harus dapat menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah.

MPR RI sebagai pengawal ideologi Pancasila, juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(rht)

Comments

comments