Penyelesaian Internal Partai Demokrat Didorong ke Pengadilan

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto : kanal YouTube)

AcuanToday.com, Jakarta- Menanggapi ancaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono yang bakal menggelar demo menentang KSP Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat, Praktisi Hukum Saiful Huda Ems menyebut seharusnya pertikaian internal antara SBY-AHY dan Moeldoko di selesaikan secara hukum.

Menurutnya, sda beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh misalnya adu bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pada mengedepankan emosi dan kepala panas.

“Indonesia ini negara hukum, maka jika persoalan dualisme Parpol haruslah diselesaikan secara hukum. Tak perlu ngambek dan ngamuk,” kata Saiful dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/3/2021).

Jika kubu KLB Partai Demokrat Deli Serdang di bawah Moeldoko mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, menurut syaiful maka Demokrat kubu AHY harus menunggu apakah kubu Moeldoko disahkan atau tidak.

“Harus menunggu. Jadi tidak perlu ngambek dan ngamuk-ngamuk, apalagi SBY melalui orangnya mengancam mau memimpin demo ke istana segala. Tak perlu begitu,” ujar sarjana Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Bandung ini.

Jika Partai Demokrat kubu Moeldoko disahkan Menteri Yasonna Laoly, jelas Saiful, mau tak mau Agus Harimurti Yudhoyono harus gabung ke Ketua Umum yang diakui pemerintah, atau kalau tak sudi, bisa mendirikan partai baru lagi.

“Kalau mau maka mereka bisa bergabung ke PD hasil KLB Deli Serdang. Itupun jika diperbolehkan bergabung, kalau tidak ya harus legowo cari mainan baru saja,” pungkasnya. (Mmu)

Comments

comments