Perbaikan Kesalahan Redaksional UU Cipta Kerja Cukup melalui Koordinasi DPR dan Pemerintah

UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Foto : Antara)

Ancuantoday.com, Jakarta- UU Cipta Kerja yang sudah diundang ternyata masih menimbulkan persoalan. Materi UU Cipta Kerja masih diwarnai salah ketik alias typo di sejumlah pasal, bahkan beberapa pasal turunan justru tidak ada di dalam UU alias nihil.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, perbaikan redaksional Undang-Undang (UU) yang sudah disahkan tidak masalah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR langsung berkoordinasi untuk memperbaiki pasal rujukan.

“Kalau terkait substansi, mekanismenya bisa bermacam-macam. Tapi kalau hanya perbaikan redaksional, saya sependapat dengan Prof Yusril. Bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja antara Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan,” kata Supratman kepada wartawan, Rabu (4/11).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, dalam perubahan tersebut tidak mengubah subtansi dari UU tersebut, yakni UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena hal tersebut murni kesalahan ketikan.

“Karena itu tidak mengubah substansi dan ruh UU Cipta Kerja. Itu murni hanya karena kesalahan, karena dulunya ada redundan, itu murni kesalahan tim dapur tapi sekarang ini belum ada keputusan,” ucapnya.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini berharap Pemerintah dan DPR lakukan komunikasi untuk perbaikan, sebagaimana disarankan oleh Prof Yusril Izha Mahendra.

Kalau sudah ada perbaikannya kembali diundangkan. Tetapi tidak perlu ditandatangani Presiden karena tidak mengubah sama sekali yang menjadi napas UU Cipta Kerja, murni kesalahan pengetikan saja.

“Antara DPR dan Pemerintah saja, karena tidak mengubah ruh UU. Itu murni kesalahan pengetikan menyangkut pasal rujukan. Karena sebenarnya perbaikan-perbaikan seperti ini sudah menjadi konsesi, mulai zaman dulu, bahwa setelah naskah dikirim ke Presiden,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui pihaknya menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang sifatnya kesalahan redaksional.

Ia memastikasn kekeliruan atau keselahan teknis itu tidak mempengaruhi interpretasi maupun implementasi terhadap keberadaan payung hukum tersebut.

“Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.(rht)

Comments

comments