Perkuat Regulasi, Usulan PPATK soal RUU Perampasan Aset Harus Didukung

Penyidik KPK di Gedung KPK, Kamis dini hari (25/11) menunjukkan barang mewah yang dibeli Menteri KKP Edhy Prabowo dan isterinya Iis Rosyati Dewi, beberapa di antaranya berupa Jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy.(Rohman Wibowo/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2008 menginisiasi lahirnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai undang-undang yang memungkinkan penyitaan semua harta milik penjahat yang diduga hasil tindakan melanggar hukum.

Menanggapi keinginan PPATK tersebut, Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut, memang RUU Perampasan Aset bisa memperkuat regulasi penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi, terorisme, hingga narkoba.

“Memang RUU Perampasan Aset ini akan memperkuat posisi regulasi penegakan hukum,” kata Indriyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Meski peran RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sangat penting untuk menyita aset penjahat dan menjadi milik negara, jelas eks Plt pimpinan KPK itu, pemerintah perlu juga memasukkan klausul yang menjamin harmonisasi isinya, agar tak bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada.

”Namun diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi agar RUU ini tidak bersinggungan dengan subyek dan obyek perampasan aset yang ada,” pungkasnya. (Mmu)

Comments

comments