Perlu Audit Khusus 35 Paslon Cakada Pemilik Rekening Nol Sumbangan Dana Kampanye

Ilustrasi Pilkada serentak 2020/Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Sebanyak 35 pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye senilai nol rupiah (nihil) atau tidak menerima sumbangan sepeserpun.

Namun, bagi sebagian pihak klaim 35 paslon cakada itu dinilai bukan sebuah prestasi, justru dipersoalkan karena dianggap menunjukkan ketidakakurasian dan ketidakkeseriusan pelaporan dana kampanye.

“Pemerintah perlu melakukan audit dana kampanye khususnya terhadap 35 pasang calon kepala daerah tersebut, serta mengevaluasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Bamsoiet, laporan dana kampanye yang akurat, seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon, mencegah praktik politik uang dan korupsi.

Bamsoet juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun KPU daerah (KPUD) menegaskan kembali kepada pasangan calon kepala daerah dan wakilnya bahwa terdapat tiga kewajiban pelaporan dana kampanye yang harus dipenuhi, yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Selain itu, juga penting bagi KPU dan KPUD serta menegaskan agar seluruh pasangan calon untuk membuat ke tiga jenis laporan mengenai dana kampanye tersebut.

“KPU didoorong menegaskan kepada pasangan calon agar melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel, dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pasangan calon tersebut terpilih,” pinta Bamsoet.

KPU juga diminta membantu pasangan calon yang mengalami kesulitan atau hambatan administrasi dalam melaporkan dana LPSDK, sehingga dana LPSDK dapat dilaporkan secara utuh dan tepat waktu.(rht)

Comments

comments