Persi Tegaskan Layanan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Sesuai Aturan Kemenkes

Suasana pengunjung rumah sakit mengantre di ruang pendaftaran Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, Senin (31/8/2020) (ANTARA/HO-Humas RSUP Fatmawati)

Acuantoday.com, Jakarta―Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto, menegaskan, setiap rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Ia mengatakan, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, dan diterima setiap pasien sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Misal, kata dia, dalam hal penetapan pasien terindikasi virus corona, status pasien dibagi menjadi: suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat.

“Kasus probable merupakan kasus suspek dengan ISPA berat/AIRDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR,” ujar Kuntjoro dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10).

Selain itu, ia menambahkan, pasien yang berstatus probable dan terkonfirmasi positif corona meninggal dunia, maka diberlakukan pemulasaran jenazah dengan tatalaksana COVID-19.

Pernyataan Kuntjoro sekaligus mencoba menepis isu yang menyebut banyak rumah sakit mengambil keuntungan bisnis secara sengaja dari pandemi COVID-19.

Sebab, pelayanan kesehatan bagi pasien dan jenazah terindikasi COVID-19 kerap menjadi persoalan, seiring opini publik yang beranggapan pihak rumah sakit mengambil keuntungan bisnis dengan seoalah-olah “mengcovidkan pasien”.

Hal ini di atas tak terlepas dengan kewajiban pasien atau keluarga pasien korban terindikasi COVID-19, yang mesti melakukan pembayaran secara mandiri, tanpa bantuan BPJS Kesehatan dalam mendapat pelayanan kesehatan, sebelum hasil lab keluar dan menyatakan yang bersangkutan terkonfirmasi positif corona.

“Terbangunnya opini “rumah sakit mengcovidkan pasien” menimbulkan stigma dan pengaruh luar biasa pda menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit dan meruntuhkan semangat dan ketulusan pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan tenaga kesehatan,” imbau Kuntjoro.

Ia menerangkan setiap rumah sakit rujukan yang tidak menetapkan protokol pelayanan kesahatan terhadap pasien COVID-19, maka secara otomatis tidak bisa mengklaim biaya penanganan ke pemerintah.

Dikatakannya, pengajuan klaim pasien COVID-19 harus dibuktikan dengan beberapa indikator: assesmen klinis, resume medis hingga pemeriksaan laboratorium.

“Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim ini, dilakukan bersama-sama oleh Kemenkes, BNPB, BPPKP, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota,” jelasnya. (rwo)

Comments

comments