Perubahan Nama Provinsi Sumatera Barat Jadi DI Minangkabau Didukung DPR RI

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. (ANTARA/Mario Sofia Nasution/pri.)

Acuantoday.com, Jakarta – Anggota Momisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung penuh usulan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa (DI) Minangkabau.

Menurut Guspardi, perubahan nama daerah yang bersifat khusus dan istimewa dimungkinkan, karena telah termaktub dalam Pasal 18 B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Langkah serius dari Tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) dibuktikan dengan telah rampungnya Naskah Akdemik (NA) tentang Daerah Istimewa Minangkabau. Ini merupakan sebuah langkah positif dan maju,” kata Guspardi dalam keteranga tertulisnya, Kamis (11/3/2021).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, usulan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat ini harus melibatkan bebagai unsur dan tokoh masyarakat, yang memiliki kesamaan pandangan dengan nama Provinsi DI Minangkabau.

“Lembaga seperti MUI, LKAAM, MTKAAM, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-PERTI, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya di Sumbar yang punya pemikiran sama dengan gerakan pembentukan DIM hendaknya besatu padu dan seiring selangkah serta punya suatu kesamaan pandangan datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi tentang DIM,” ucapnya.

Politisi asal Sumatera Barat ini melanjutkan, Komisi II DPR saat ini sedang mengkaji revisi terhadap Undang-Undang beberapa Provinsi, karena dinilai sudah tidak cocok dengan perkembangan saat ini, seperti UU Pembentukan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RIS tahun 1958.

Selain Sumatera Barat, kata Guspardi, Provinsi Papua sudah habis masa waktunya pada tahun 2021. Selain itu, juga beberapa provinsi di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

“Sebetulnya Sumbar jauh lebih prioritas jika dibandingkan dengan provinsi lain. Karena Sumbar satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilineal, kemudian kekhasan adatnya itu berkelindan dengan agama,” jelasnya.

Guspardi juga menyarankan kepada Tim Kerja BP2 DIM perlu mengkaji lagi, dan memasukkan berbagai faktor pendukung dan mendasar agar dapat menjadi pertimbangan yang menguatkan bagi pemerintah untuk dapat menerima usulan Daerah Istimewa Minangkabau. (rht)

Comments

comments