Perusahaan Jepang Dipantau Gara-Gara Diduga Ada Hubungan dengan Militer Myanmar

arga mengikuti aksi protes menolak kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021). Gambar diambil dari balik jendela./Foto: Antara (Reuters)

Acuantoday.com, Oslo―Bank sentral Norwegia mengatakan, pihaknya telah menempatkan Kirin Holdings Ltd Co Jepang dalam daftar pantauan untuk kemungkinan dikeluarkan dari pendanaan investasi yang dikelola negara senilai 1,3 triliun dolar (Rp18,2 kuadriliun).

Langkah ini, diambil karena temuan adanya hubungan perusahaan minuman raksasa itu dengan bisnis yang dimiliki oleh militer Myanmar.

“Kirin baru-baru ini mengumumkan niat untuk mengakhiri kerja sama bisnis ini, dan pelaksanaannya akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari pantauan,” kata bank sentral itu dalam sebuah pernyataan.

Kirin Holdings tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar oleh Reuters.

Raksasa minuman itu mengatakan pada 5 Februari akan membatalkan usaha patungan yang disebut Myanmar Brewery, di mana saham pengendali Kirin bernilai hingga 1,7 miliar dolar (Rp23,8 kuadriliun), setelah tentara melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Namun, di akhir bulan, Kirin mengatakan masih ingin tetap menjual bir di Myanmar.

Norges Bank Investment Management, yang mengelola dana investasi terbesar di dunia, memegang 1,29% saham Kirin Holdings pada akhir tahun 2020 dengan nilai 277,1 juta dolar.

Dana negara Norwegia, yang secara resmi disebut Dana Global Pensiun Pemerintah dan didirikan pada 1996 untuk menghemat pendapatan minyak bumi untuk generasi mendatang, memiliki sekitar 1,5% dari semua saham yang terdaftar secara global.

Memegang saham di sekitar 9.100 perusahaan di seluruh dunia, badan usaha milik negara itu mempertimbangkan langkahnya atas sejumlah masalah di bidang lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (ESG), dan keputusannya sering kali diikuti oleh investor lain.

Bank itu secara terpisah mengatakan akan mengizinkan dananya untuk berinvestasi lagi di Polandia, Atal SA, yang telah dikecualikan sejak 2017 karena risiko pelanggaran hak asasi manusia melalui penggunaan pekerja Korea Utara di lokasi konstruksi Polandia.

“Sebagai hasil dari resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua pekerja Korea Utara kini telah dikirim keluar dari Polandia. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk mengecualikan perusahaan tersebut,” kata Norges Bank.

Atal tidak segera menanggapi email yang meminta komentar.

Perusahaan ketiga, Thyssenkrupp AG Jerman, akan menjadi subjek proses “kepemilikan aktif” karena manajemen dana itu berusaha untuk menyelidiki kerja anti korupsi perusahaan, kata bank Norges.

“Norges Bank telah berdialog dengan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kami memiliki dasar yang baik untuk kepemilikan aktif atas masalah-masalah yang terkait dengan masalah ini,” kata bank sentral itu .

Lembaga Dana tersebut memegang 1,3% saham di perusahaan Jerman pada akhir tahun 2020 senilai $ 147,1 juta (Rp2 triliun).

Thyssenkrupp tidak segera menanggapi email yang meminta komentar. (adi)

Comments

comments