Pimpinan DPR Minta Pemerintah Permudah Proses Uji Klinis Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin /Foto:Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengingatkan, agar pemerintah tetap mendukung proses penelitian vaksin Nusantara yang di gagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Untuk itu, Azis meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengeluarkan persetujuan untuk dilakukannya proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.

“Pemerintah harus mendukung dan mempermudah proses uji klinis vaksin Nusantara maupun vaksin buatan dalam negeri lainnya, mengingat persediaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal terbatas,” ucap Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).

Untuk itu, Azis meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengeluarkan persetujuan untuk dilakukannya proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.

Menurutnya, vaksin Nusantara dapat menjadi alternatif bagi Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19.

“Sehingga mempermudah pengadaan vaksin dan memiliki vaksin yang lebih cocok dengan karakteristik orang Indonesia, serta lebih terjamin kehalalannya,” tandasnya.

Azis juga meminta pemerintah mendukung penuh pembiayaan produksi vaksin Nusantara sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendanaan produksi vaksin Nusantara dapat diatasi.

“Pemerintah untuk mendukung pembiayaan penelitian vaksin Covid-19 dalam negeri, khususnya vaksin Nusantara agar Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri,” tegasnya

Untuk diketahui, proses pengembangan vaksin Nusantara yang digagas Terawan tengah dihentikan. Pengajuan permohonan pemberhentian itu disampaikan dalam surat yang ditandatangani Plt Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Dodik Tugasworo Pramukarso.

RSUP Dr Kariadi merupakan salah satu rumah sakit tempat penyelenggaraan pengembangan vaksin. Rumah sakit itu juga menjadi tempat untuk dilaksanakan uji klinis vaksin Nusantara.

Salah satu alasan RSUP Dr Kariadi menghentikan proses penelitian lantaran belum adanya arahan BPOM untuk lanjutkan uji klinis tahap dua.(har)

 

 

Comments

comments