Pinangki Bantah Terima Suap Djoko Tjandra

Terdakwa kasus suap dan pencucian uang pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Jaksa Pinangki (di tengah mengenakan kerudung). Ia menjalani sidang pembacaan eksepsi di PN Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020). /Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Pinangki Sirna Malasari membantah telah menerima uang suap sebesar 500 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra. Bantahan itu disampaikan tim kuasa hukum Pinangki dalam sidang eksepsi atau nota penolakaan dakwaan jasa penuntut umum (JPU), di Jakarta, Rabu  (30/9) siang ini

Tim kuasa hukum Pinangki menilai  dakwaan JPU yang menyebut Pinangki melakukan tindak pidana korupsi, tidak mempunyai bukti yang kuat. 

“Peristiwa korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa, yaitu menerima uang sejumlah 500.000 dolar tidak didukung dengan bukti yang nyata,” kata  seorang tim penasihat hukum Pinangki, Jefri saat membacakan nota eksepsi.

Bahkan, Jefri menyebut, sampai saat ini tidak jelas siapa pemberi dan siapa penerima uang seperti yang dituduhkan itu.

Sebelumnya, jaksa membeberkan Pinangki menerima suap dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya pada 26 November 2019 di apartemen milik Pinangki. Andi Irfan juga sudah ditetapkan jadi tersangka. 

Andi disebut menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS dari Heriyadi Anggakusuma (adik ipar Djoko Tjandra), yang diketahui meninggal dunia, setelah beberapa bulan transaksi. 

Klaim jaksa inilah yang diragukan oleh tim penasihat hukum Pinangki. Jaksa disebut tidak bisa membuktikan adanya transaksi tersebut. 

Jefry juga menyoroti sikap penyidik yang tidak pernah mencoba menggali lebih dalam keterangan mengenai proses pemberian uang tersebut, untuk memastikan bahwa benar ada uang yang telah diberikan.

“Bahkan, sampai saat ini baik dari keterangan Djoko Sugiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya saling bertolak belakang, namun dibiarkan begitu saja oleh penyidik,” imbuhnya. 

Tim kuasa hukum Pinangki meminta majelis hakim membatalkan dakwaan JPU, sebagaimana didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sesuai pasal Pasal 5 (2) jo Pasal 5 (1) huruf a UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta.

Kasus ini bermula atas dugaan pinangki menerima suap dari koruptor kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Ia meminta pejabat Kejaksaan Agung itu untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA), agar bisa bebas dari pidana hukum penjara dua tahun. (rwo)

Comments

comments