PK Dikabulkan MA, PKS Terbebas dari Kewajiban Ganti Rugi Rp 30 Miliar

Ilustrasi - Palu Hakim dalam perisdangan di pengadilan. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas kewajiban membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan mantan kadernya, Fahri Hamzah senilai Rp 30 miliar.

Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan resmi putusan PK Mahkamah Agung (MA) tersebut, termasuk di dalamnya klausul yang membatalkan piutang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Fahri Hamzah sebesar Rp 30 miliar.

“Kami belum mendapatkan salinan resmi putusan dari MA,” kata Mujahid lewat keterangan tertulis yang diterima Acuantoday.com, Selasa (15/12).

Menurut Mujahid, pihaknya mendapat informasi putusan Mahkamah Agung itu lewat media massa. Dikatakan Mujahid, dalam putusan tersebut makin menguatkan putusan sebelumnya, dan PKS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kami membaca dari media bahwa putusan itu memperkuat putusan sebelumnya, PKS tetap dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH),” jelasnya.

Dalam putusan ini, kata Mujahid, pihaknya belum mengambil keputusan tentang langkah hukum selanjutnya. Namun, lanjut Mujahid, dalam putusan Mahkamah Agung ini hanya membatalkan Rp 30 miliar.

“Putusan itu membatalkan ganti kerugian immateriil Rp 30 miliar. Kami belum mengambil keputusan tentang langkah hukum lanjutan,” pungkas Mujahid.

Sebagaimana diketahui, kasus Fahri dan pengurus PKS bermula sejak awal tahun 2016 silam, setelah ia dipecat karena dinilai berseberangan dan bersikap tak sesuai dengan arah kebijakan partai. Namun, PKS tidak bisa melengserkan Fahri dari jabatan Wakil Ketua DPR yang saat itu diduduki Fahri Hamzah.

Fahri lalu membawa kisruh pemecatannya ke pengadilan, dan menang di Pengadilan Negeri Jakara Selatan pada 14 Desember 2016. Tidak hanya dikabulkan, PKS juga diwajibkan membayar Rp 30 miliar kepada Fahri. Selain itu,juga menang di tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan pengurus PKS pada akhir 2017. Fahri pun kembali menang dari PKS di tingkat kasasi pada 30 Juli 2018. (rht)

Comments

comments