PKS Ingatkan Tim Pengkaji UU ITE Tidak Bengkokan Arahan Presiden

Ilustrasi - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta tim pengkajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo alis Jokowi soal revisi UU ITE.

Hal ini disampaikan Sukamta dalam menanggapi rencana Menteri Polhukam Mahfud MD yang juga masuk dalam tim pengkajian UU ITE hendak membuat pedoman interpretasi terkait UU ITE.

“Beliau bilang hulu permasalahannya ada di undang-undangnya. Lalu kalau begitu kenapa malah ingin buat pedoman interpretasi? Lagi pula pedoman semacam ini tidak ada bridging-nya dengan UU ITE, karena tidak diamanatkan,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (22/2).

Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, tim pengkajian UU ITE yang notabene adalah bawahan Presiden Jokowi untuk tidak menafsir pernyataan Presiden hingga keluar dari apa yang diinginkan Presiden.

“Jadi, jajaran di bawah Presiden tidak perlu menafsirkan secara berbeda pernyataan Presiden. Sebaiknya pernyataan Presiden itu di-follow up, bukan dibengkokkan,” pintanya.

Meski begitu, politisi asal Jogjakarta ini mengakui pihaknya memberikan dukungan penuh pada Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE. Namun, Ketua DPP PKS ini menyarankan agar para tim pengkajian bekerja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden.

“Saya lebih cenderung agar Pak Presiden Jokowi konsisten untuk tetap merevisi UU ITE dengan inisiatif Pemerintah,” jelasnya.

“Semoga semangatnya adalah menindaklanjuti pernyataan Presiden, bukan mementahkannya seperti pernyataan beberapa orang akhir-akhir ini yang menganalogikan UU ITE tidak harus direvisi sebagaimana kitab suci tidak bisa diubah-ubah, meski tafsir bisa berbeda-beda. Analogi ini tidak tepat, tidak apple to apple,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments