Polisi Akhirnya Menahan Napoleon dan Prasetijo

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono./Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Dua perwira tinggi Polri, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, akhirnya di ditahan.

Seperti diketahui, keduanya tersangkut kasus pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Sebelum dijebloskan ke bui, Napoleon dan Prasetijo menjalani tes swat Covid-19.

Bareskrim Polri, Rabu (14/10), memanggil dua tersangka, yakni atas nama NB (Napoleon Bonaparte) dan atas nama PS (Prasetijo Utomo). NB hadir pada pukul 11.00 dan langsung dilakukan upaya paksa berupa penahanan.

“Kemudian, lanjutnya, tersangka PS hadir pukul 12.00 juga demikian datang dan selanjutnya dilakukan penahanan,” kata Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Rabu (14/10).

Awi menegaskan, penahanan dua jenderal polisi itu, sebagai wujud Polri dalam pengungkapan kasus pencabutan red notice bagi koruptor Bank Bali, Djoko Tjandra.

Perlu diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Agustus lalu, Polri tak kunjung melakukan penahanan terhadap keduanya. Awi mengatakan, hal itu lantaran berkas penyidikan belum lengkap atau belum P21.

Terlebih, Napoleon mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September lalu. Kendati begitu, upaya hukumnya berujung penolakan majelis hakim, yang menyatakan penyidik Polri berhasil membuktikan unsur suap dalam kasus pencabutan red notice.

Sedangkan sebaliknya, Napoleon dinilai tidak bisa membuktikan dalil tidak bersalahnya, karena tidak mampu menunjukkan bukti kuat dalam pengadilan.

Penyidik Bareskrim Polri menjerat kedua tersangka dengan pasal dugaan suap. Disebutkan Napoleon menerima suap Rp7 miliar untuk menghapus status Djoko Tjandra dalam daftar buronan.

Sementara itu, Prasetijo diduga membuat surat perjalanan palsu dan serangkaian surat kesehatan fiktif untuk Djoko Tjandra, agar bisa masuk ke Indonesia guna mengurusi proses peninjauan kembali (PK) atas hukum yang menjeratnya.

Dalam perkara ini, Napoleon disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP. (rwo)

Comments

comments