Polisi Diminta Usut Mafia “Pengcovid” Orang Sakit

Ilustra Dokter dan Perawat sedang menganani pasien/ Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri diminta menyelidiki dugaan adanya mafia di lingkungan rumah sakit yang mencari keuntungan dengan cara menjadikan pasien sakit sebagai pasien COVID-19. 

Padahal, pasien yang dirujuk sebagai pasien positif COVID-19 itu bukanlah pasien sakit koronavirus.

“Indonesia Police Watch (IPW) melihat Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut,” ucap Presidium IPW, Neta S. Pane di Jakarta, Sabtu (3/10).

Neta mendesak Bareskrim Polri segera membongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meraih keuntungan, dengan cara meng-covid-kan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena COVID-19.

“Kasus yang meng-covid-kan orang tersebut sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial,” ujarnya.

Neta mengatakan, pada Jumat, 2 Oktober 2020, saat melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mendapati banyaknya isu rumah sakit yang memvonis semua pasien yang meninggal di-covid-kan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. 

Dari data yang dihimpun IPW, kata Neta, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam praktik meng-covid-kan orang jumlahnya tidak sedikit. 

“Biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp290 juta. Jika mafia rumah sakit meng-covid-kan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka ‘rampok’ di tengah pandemi COVID-19 ini,” tegas Neta.

Ia menjelaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien COVID-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah. 

Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.

“Angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk ‘merampok’ anggaran tersebut,” imbuhnya.

Makanya tidak heran, sambung Neta, banyak protes bernada marah dari para netizen di medsos tentang kabar viral yang beredar, bahwa ada masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena COVID-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit.

“Padahal sesungguhnya keluarganya terkena penyakit lain. Selain itu ada orang diperkirakan COVID-19 terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif,” bebernya. 

Kejahatan baru di dunia medis seperti ini, sebut Neta patut dicermati.  Sebab bisa saja kejahatannya terorganisir dan melibatkan oknum-oknum rumah sakit.

“Ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara. Semua pelakunya harus diseret ke pengadilan Tipikor,” tegasnya. 

Jika Bareskrim Polri tidak peduli dengan kasus pengcovid orang oleh mafia rumah sakit ini, maka kejaksaan dan KPK harus segera turun tangan.  

Semua angka kematian COVID-19 harus dicermati agar musibah pandemi ini jangan sampai malah dimanfaatkan untuk menguntungkan para mafia rumah sakit yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat. 

“Bareskrim Polri, kejaksaan, dan KPK perlu bekerja cepat menangkap para mafia rumah sakit dan segera menyeretnya ke Pengadilan Tipikor,” tegas Neta lagi. (har)

Comments

comments