Polisi Periksa Kasatpol PP Kabupaten Bogor di Kerumunan Megamendung

Massa pendukung dan simpatisan menyambut kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab di Megamendung, Jawa Barat.(Foto : Kanal YouTube)

Acuantoday.com, Jakarta- Penyidik Polda Jawa Barat berencana meminta keterangan tiga saksi soal kasus kerumunan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor pada Selasa (1/12/2020) besok pagi.

“Yaitu Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Kabid Tibum Pol PP Kabupaten Bogor dan anggota Satpol PP Bogor,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Senin (30/11).

Polisi butuh kesaksian mereka selaku aparat keamanan daerah, karena bertanggung jawab langsung atas acara Rizieq di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah yang berlangsung di Megamendung, Bogor pada pertengahan November lalu. Saat itu, ribuan santri menyambut kedatangan Rizieq, tanpa mematuhi protokol kesehatan.

Polisi dalam pengusutan kasus kerumunan massa ini telah menaikkan status hukumnya menjadi penyidikan dan sudah melayangkan surat pemangilan kepada 15 orang saksi.

Dari jumlah total saksi itu, terdapat tiga saksi yang mangkir. Mereka adalah Bupati Bogor Ade Yasin dan dua orang kader FPI atau panitia penyelenggara.

Ade mangkir karena alasan perawatan karena terpapar COVID-19, sedangkan dua orang lagi tak penuhi panggilan polisi tanpa konfirmasi jelas. Semua yang dipanggil dalam upaya mengungkap siapa yang ditetapkan jadi tersangka.

Besok juga, kata Awi, Polda Metro Jaya berencana memanggil Rizieq Shihab selaku pihak yang punya hajat kawin putrinya. Serupa dengan kasus kerumunan massa di Bogor, polisi juga menemukan adanya dugaan pidana dalam gelaran pernikahan di Petamburan itu.

Tak hanya Rizieq, Awi melanjutkan, penyidik juga meminta kesaksian sejumlah pejabat dan aparat keamanan setempat. Mulai dari Bhabinkamtibmas Tanah Abang, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.

“Dari kesaksian daripada saksi, kemudian penyidik bisa dapat petunjuk yang mengarah pada dugaan pidana dan menetapkan tersangka,” tuturnya.

Perbuatan pidana yang dimaksud soal pelanggaran protokol kesehatan, salah satunya termaktub dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan kesehatan.

Dalam pasal tersebut diatur, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. (rwo)

Comments

comments