Polisi Proses 28 Laporan Pidana Pilkada, Ada Kasus SARA dan Politik Uang

Seorang pemilih sedang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona (COVID-19) Pilkada Serentak 2020 ditengarai membuat partisipasi rakyat untuk ikut pilkada menjadi rendah./Foto: Antara

Acuantoday.co, Jakarta―Hingga saat ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menerima 136 laporan dugaan tindak pidana Pilkada 2020, 28 diantaranya masuk penyelidikan polisi.

Dari jumlah itu, sembilan perkara terkait dugaan perbuatan saling menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kasus lainnya, dugaan kampanye berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), mahar politik hingga persoalan politik uang. Dari tiga kasus itu, ada enam perkara yang dilanjutkan prosesnya oleh polisi.

Selanjutnya, empat perkara tentang pemalsuan, empat kasus terkait tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan.

“Mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon dua perkara, hilangkan hak seseorang menjadi calon dua perkara, menghalangi penyelenggaraan pemilihan melaksanakan tugas satu perkara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Lebih lanjut, Awi mengatkan, dari 28 kasus yang tengah ditangani, sebanyak 14 kasus di antaranya masih dalam proses tahap 1.

Tapi, ada juga yang sudah dalam tahap P21 atau hasil penyidikan sudah komplit.

“Yang pertama penyidikan ada 14 perkara kemudian tahap satu (ada) satu perkara, P19 satu perkara, P21 satu perkara, tahap 2 (ada) 4 perkara dan yang terakhir SP3 tujuh perkara,” ujarnya.

Terkait langkah pencegahan, Awi menyebut,, sebanyak 50 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polri pada 13-14 Oktober, telah melaksanakan 84 kegiatan preemtif atau imbauan di seluruh Indonesia. Terbanyak, dilakukan oleh Polda Sumatera Barat dengan 14 kegiatan.

Sedangkan untuk kegiatan preventif (pencegahan), Awi menjabarkan, pihaknya telah telah melaksanakan 285 kegiatan. Paling banyak dijumpai di Polda Sumatera utara dengan 45 giat pencegahan.

“Sentra Gakkumdu juga melakukan kegiatan represif atau penindakan terhadap pelanggaran Pilkada 2020. Hanya ada 1 kasus yang diteruskan dari 50 Sentra Gakkumdu per 13 Oktober,” tutur Awi. (rwo)

Comments

comments