Polri Bantah Kesaksian Terdakwa Tommy Terkait Uang ‘Petinggi Kita’

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setyono dalam jumpa pers di Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri Jumat (25/9/2020) memeriksa dua pejabat kejaksaan aguyng dalam kasus kebakaran gedung kejagung./Foto: Romhan Wibowo (Acuantoday.cm)

Acuantoday.com, Jakarta- Polri membantah pengakuan Tommy Sumardi, terdakwa red notice Djoko Soegiarto Tjandra, yang menyebut Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte meminta Rp7 miliar sebagai imbalan penghapusan red notice seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di Bareskrim Polri.

Pengakuan Tommy itu menguatkan pengakuan Irjen Napoleon yang menyebut bahwa uang sebesar itu dibagi keoada “petinggi kita”.

“Kalau terungkap berarti kan sudah ada buktinya, itu buktinya belum ada,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Senin (9/11).

Awi mengklaim bahwa setiap pengakuan yang diterima oleh penyidik dalam proses pemeriksaan, akan ditindaklanjuti untuk menemukan bukti-bukti yang menguatkan. Namun polri mengaku tidak mendapatkan bukti permulaan yang kuat untuk mendukung pengakuan Tommy.

“Selama tidak ada bukti permulaan yang cukup, gimana kami mau telusuri. Kan harus dibuktikan omongan itu, ini kan sepihak-sepihak gitu,” ucap dia.

Sejauh penyidikan berlangsung, ujar Awi, penyidik hanya fokus pada temua fakta aliran dana yang berasal dari Djoko Tjandra, tanpa menelusuri aliran dana yang masuk di luar pihak yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sekarang tugasnya polisi membuktikan aliran (dana) Djoko Tjandra, untuk yang katanya ke petinggi (Polri) buktinya mana? Itu yang belum terungkap,” imbuh Awi.

Dalam perkara ini, Napoleon didakwa didakwa Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jenderal polisi itu, disebut jaksa menggunakan jabatannya yang sempat menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.

Ia didakwa menerima uang suap sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar demi bisa menerbitkan sejumlah surat sehingga status Djoko Tjandra sebagai buron terhapus.(rwo)

Comments

comments