Polri Belum Terima Hasil Investigasi Penembakan Km50 dari Komnas HAM

Komnas HAM periksa tiga mobil yang terlibat dalam insiden bentrok polisi-FPI di ruas Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Mabes Polri mengaku belum menerima surat dari Komnas HAM soal hasil investigasi dan rekomendasi atas peristiwa penembakan terhadap 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI).

“Kami masih menunggu surat dari Komnas HAM. Jadi surat dari Komnas HAM masih belum kami terima sampai saat ini,” ujar Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadhan. 

Ramadhan menuturkan Polri menghargai hasil investigasi Komnas HAM yang menyebut penembakan hingga tewas terhadap 4 dari 6 Laskar FPI merupakan suatu pelanggaran HAM. 

Kapolri Jenderal Idham Azis pun sampai membentuk tim khusus buat mengkaji temuan Komnas HAM tersebut. Tim berisikan jajaran Bareskrim , Divisi Propam hingga Divisi Hukum Polri. 

“Tim khusus ini nantinya bakal bekerja dan ditargetkan secepatnya memberikan hasil laporan agar kasus ini dapat dituntaskan karena hal ini tentunya sudah jadi konsumsi publik,” kata Ramadhan. 

Komnas HAM dalam hasil investigasinya menyebut aksi tembak oleh polisi terhadap 4 Laskar FPI merupakan tindakan yang melanggar hukum karena penembakan bukan didasari untuk melumpuhkan, tapi menghilangkan nyawa, tanpa alasan yang sah atau  unlawfull killing

Pasalnya, keempat laskar yang ditembak mati, ketika dibekuk di dalam mobil sepenuhnya dalam penguasaan polisi, kendati keterangan aparat bilang laskar mencoba berupaya melawan. 

Sementara dua laskar lain yang ditembak mati, Komnas HAM tidak menyebutkan penembakan itu sebagai pelanggaran HAM. Sebab keduanya meninggal dunia dalam eskalasi bentrokan yang diawali saling serempet antar mobil hingga saling baku tembak polisi-FPI. 

Atas pelanggaran HAM yang dilakukan polisi, Komnas HAM menginginkan adanya upaya penegakan hukum seadil-adilnya.

“Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan,” kata Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM dalam jumpa pers, Jumat (8/1) lalu. (rwo)

Comments

comments