Polri Pastikan Tak Ada Pelanggaran HAM Amankan Demo UU Cipta Kerja

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono./Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Polri menampik dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat mengamankan jalannya aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan tuduhan pengamanan yang cenderung bersifat represif terhadap pendemo, pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dan kondisi di lapangan.

“Kalau saat massa sudah anarkis tentunya kita akan melakukan tindakan terukur mulai dari tangan kosong, menggunakan pentungan, menggunakan tameng dan bahkan menggunakan water canon, gas air mata, tentunya itu fungsinya untuk memecah belah massa,” kata Awi dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Senin (26/10).

Penegasan disampaikan Awi menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya kesimpulan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Kotban Tindak Kekersan (KontraS) yang menyampaikan bahwa ada ribuan pendemo yang ditangkap dan kemudian disiksa, sebelum akhirnya dilepas kembali oleh polisi.
Mereka yang mengalami kekerasan berasal dari berbagai kalangan mulai pelajar, mahasiswa, hingga buruh.

“Hingga kini yang kami dapat di Jakarta ada ribuan ditangkap dan mengalami penyiksaan lalu setelah itu dibebaskan,” kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam diskusi virtual, Minggu (25/10).

Saat disinggung soal hal di atas, Awi tak bisa menjawab jelas, apakah memang polisi melakukan tindak kekerasan terhadap pendemo, saat masa penahanan. Ia hanya menegaskan setiap polisi diajarkan nilai HAM.

“Pelanggaran HAM terkait tindak kepolisian itu sangat tipis batasnya. Kami melakukan kekerasan yang terukur. Namun kalau yang bersangkutan sudah dipiting, sudah diborgol, itu batasnya yang sudah tidak boleh adanya lagi pemukulan, kalau masih berarti melakukan pelanggaran,” kata Awi.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam demo UU Ciptaker telah melanggar kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang jelas dijamin oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.(rwo)

Comments

comments